Peserta Seleksi Dewan Pengawas 3 Perusahaan Daerah Minta DPRD Siantar Bentuk Pansus

Peserta seleksi Dewan Pengawas 3 Perusahaan Daerah di Kota Siantar.

Siantar, Lintangnews.com | Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Pengawas 3 Perusahaan Daerah di Siantar telah mengeluarkan pengumuman hasil seleksi yang ditandatangani Ketua Pansel, Budi Utari Siregar, Sekretaris Pansel, Pardamean Silaen.

Menanggapi hal ini, peserta seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli, Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) dan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) menyampaikan beberapa hal kepada sejumlah awak media, saat melakukan konferensi pers, Kamis (30/5/2019).

Peserta seleksi Dewan Pengawas diwakili Amri Simanjuntak, Saud Simanjuntak dan Daulat Sihombing menyampaikan, dalam ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan besar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (KKN) pada pokoknya mengatur tentang azas-azas untuk penyelenggaraan negara yang satu diantaranya azas keterbukaan.

Faktanya, sambung Amri, proses penjaringan Dewan Pengawas PDAM Tirtauli, PDPHJ dan PD PAUS periode 2019-2022, dari seleksi administrasi, psikotest, interview, penulisan karya tulis, ujian kelayakan atau kepatutan dan wawancara semuanya berlangsung tertutup.

“Pansel sama sekali tidak pernah membuka atau mengumumkan kepada peserta secara khusus atau kepada publik secara umum tentang nilai atau peringkat skoring dari masing-masing peserta. Sehingga proses seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirtauli dan PDPHJ periode 2019-2022 patut dinyatakan melanggar dan bertentangan dengan UU,” terang Amri.

Ditambahkan Saud Simanjuntak, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 pasal 38 huruf g dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 pada pokoknya mengatur, bahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris harus berusia paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar.

“Disinyalir Nurmala Lumban Toruan, pensiunan PNS kantor Inspektorat Kota Siantar yang diluluskan oleh Pansel menjadi Dewan Pengawas PDAM Tirtauli telah berusia 60 tahun pada saat mendaftar. Apabila sinyalemen itu benar, maka keputusan Pansel patut dinyatakan melanggar atau bertentangan dengan aturan yang dicantumkan di atas,” ujar mantan anggota DPRD Siantar ini.

Sambung pria yang dahulunya ikut menggagasi Peraturan Daerah (Perda) terkait Perusahaan Daerah ini menjelaskan, menjadi Badan Pengawas harusnya merupakan orang yang senior dan memiliki gudang pengalaman di bidangnya.

“Bukan malah menempatkan Kabag-Kabag di Badan Pengawas, karena pastinya jabatan mereka sebagai Kabag bertanggungjawab pada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Pengawas bertanggungjawab pada Wali Kota,” paparnya.

Senada dengan hal itu, Daulat Sihombing menyampaikan, seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirtauli, PDPHJ dan PD PAUS berbau ‘semau gue’, patut dimaknai sebagai cermin arogansi dan kecongkakan.

Para peserta Badan Pengawas Perusahaan Daerah ini mendesak agar pimpinan DPRD Siantar melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Termasuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirtauli, PDPHJ dan PD PAUS, baik dugaan penyimpangan aturan maupun pengelolaan anggaran.

“Kita meminta penundaaan pelantikan, sampai dugaan penyimpangan aturan dan penyimpangan anggaran seleksi Dewan Pengawas dapat dipertanggungjawabkan secara tuntas. Kita juga mendorong percepatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 untuk suksesi Wali Kota Siantar. Untuk surat sudah dilayangkan kemarin ke DPRD Siantar, kita tunggulah balasan mereka,” tutup Amri. (elisbet)