Pilkada Siantar Digelar Tahun 2020, Hefriansyah Berpeluang Menggugat ke PTUN

Mangasi Tua Purba SH. (elisbet/LN)

Siantar, Lintangnews.com | Jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Siantar terus menjadi perbincangan dikalangan masyarakat.

Apalagi terkait hal tersebut, Pemko dan KPUD Pematangsiantar disebut masih akan berkordinasi dengan pemerintah atasan yakni Kementerian Dalam Negeri dan KPU RI.

“Memang ada pernyataan kedua lembaga (Mendagri dan KPU RI) yang menginsyaratkan Pilkada Siantar pada tahun 2020. Dan sebelumnya telah terjalin kordinasi antara Pemko dan KPUD Siantar untuk berkordinasi ke Pemerintah atasan. Untuk itu, jika Pemerintah pusat menetapkan Pilkada Siantar tahun 2020, Pemko Siantar diminta siap melaksanakannya” sebut Praktisi Hukum Mangasi Tua Purba SH, Selasa (18/6/2019).

Menurut Mangasi, bila Hefriansyah yang saat ini menjabat Walikota Siantar merasa dirugikan dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut dapat melakukan gugatan.

“Jika Hefriansyah merasa dirugikan karena berakhir masa jabatan, padahal belum habis periode, dapat menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pastinya, jika ada seseorang merasa dirugikan karena kebijakan Pemerintah, Negara memberi ruang untuk peradilan,” cecar mantan Ketua KPUD Kota Pematangsiantar tersebut.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik (Unika) St Thomas Medan itu menyebutkan bahwa Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 menyebut, daerah yang mengikuti Pilkada tahun 2015 akan melaksanakan Pilkada di tahun 2020.

“Untuk Siantar kan memang dianggap mengikuti Pilkada tahun 2015, soal misalnya ada tertunda, itu kan masalah teknis. Sehingga tidak ada yang dilanggar jika Siantar mengikuti Pilkada serentak tahun 2020,” tutupnya. (Elisbet)