Pintar Nyanyi, JR Saragih Pertanyakan Kesediaan Istri Kapolres Nyalon Bupati Simalungun

Bupati Simalungun, JR Saragih menyampaikan sambutannya dalam acara temu pisah Kapolres di Niagara Hotel Parapat.

Simalungun, Lintangnews.com | Bupati Simalungun, JR Saragih banyak berceloteh pasca menggelar acara temu pisah Kapolres di Niagara Hotel Parapat, Jumat (20/9/2019) malam kemarin.

Awalnya JR Saragih menyatakan, dirinya gak tau apakah Kapolres Simalungun, AKBP Heribertus Ompusunggu mau mencalonkan istrinya menjadi penggantinya sebagai Bupati.

“Boleh juga. Karena saya liat tadi pintar nyanyinya. Ya pak Wakil (Amran Sinaga), gak papa kan? Gak papa kan pak Sekda (Gideon Purba)? Jadi itulah sanking welcome nya,” sebut JR Saragih.

Untuk itu, JR Saragih mengharapkan kerja sama kedepan hanya satu, yakni memberikan pelayanan dan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat Simalungun.

“Ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan perintah Presiden kepada saya. Makanya orang mungkin kaget. Saya berterimakasih kepada Forum Komuikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Simalungun,” sebutnya.

Dirinya juga menyinggung jika banyak keputusan pihaknya yang kadang-kadang anggota DPRD pun dongkol. Hanya saja itu menurutnya, itu bukan karena benci kepada pihaknya.

“Dongkol dengan benci beda. Kenapa? Tiba-tiba datang saya. Sudah lah, sudah saya Perbup kan semua. Sah kan aja. Ya wes pak Bupati.  Karena mereka (DPRD) menganggap apa yang kami kerjakan itu bukan kepentingan JR Saragih. Tapi kepentingan masyarakat Simalungun,” sebut JR Saragih.

Dia juga meminta agar AKBP Heribertus jangan kaget, apabila tiba-tiba diminta tanda tangannya.

“Jadi jangan kaget nanti pak Kapolres, kalau tiba tiba saya todong tandatangannya. Ya kalau bapak tak mau, saya laporkan ke atas. Karena bukan untuk saya. Kami banyak kebijakan tanda tangan Kapolres, Dandim dan Ketua Pengadilan menunjukkan pekerjaan (mirip diskresi),” sebutnya.

“Kenapa? Dari pada didemo orang karena tugas pemerintah adalah melayani. Dipanggil saya. Malah surat (diskresi) saya itu dibuat contoh. Banyak sekali. Kenapa? Bukan kepentingan, saya dipertanyakan. Gak ada. Orang disitu perlu jalan yang cepat. Kebetulan ada anggaran harus di P (Perubahan) kan. Nunggu P datang, pikul dulu. Itulah kebijakan pemerintah. Kebijakan bupati. Kalau bupati penakut, gak usah jadi bupati. Ya pak sekda, pak wakil,” tukas JR Saragih. (Zai)