Polres Taput Didesak Usut Tuntas Dugaan Ijazah Palsu Kades Batunadua

Ketua BPD Batunadua, Charles Gultom.

Taput, Lintangnews.com | Polres Tapanuli Utara (Taput) didesak agar serius menangani kasus dugaan penggunaan ijazah palsu Kepala Desa (Kades) Batunadua, Kecamatan Pangaribuan yang dianggap mandek dan terkesan ditidurkan.

Desakan itu disampaikan Tokoh Masyarakat yang juga Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batunadua, Charles Gultom.

Diketahui, kasus itu dilaporkan tahun 2016 karena diduga salah satu kontestan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Batunadua tahun 2015 menggunakan ijazah Paket B palsu, berdasarkan data-data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Taput.

Pasca pengaduan itu, belum ada kejelasan, padahal sudah 3 tahun berlalu. Bahkan oknum terduga Kades Batunadua berinisial GG sudah ditetapkan tersangka oleh Polres Taput. Namun aneh bin ajaib, berkas tersebut dikembalikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarutung ke Polres Taput dengan alasan kurang lengkap.

“Kami heran melihat kasus itu. Kalau melihat bukti-bukti yang ada, jelas dia menggunakan ijazah palsu. Tak ada alasan menurut kami tidak lengkap, karena kasus itu sudah hampir 3 tahun,” kata Charles saat ditemui di rumahnya, Sabtu (2/3/2019) kemarin.

Menurutnya, tentu ini menjadi tanda tanya bagi mereka sebagai pelapor seperti dibuat bingung, karena tidak ada kejelasan. “Entalah mengapa kasus penggunaan dugaan ijazah palsu ini serasa berat untuk diproses lebih lanjut atau P21 (lengkap) dan segera disidangkan,” ungkap Charles.

Pihaknya juga berharap agar Kapolres dan Bupati Taput menyikapi kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Kades Batunadua yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara,Alboin Butarbutar selaku Kabag Hukor Pemkab Taput saat dikonfirmasi terkait penetapan tersangka terhadap Kades Batunadua, menurutnya semua harus mengacu atau berdasarkan UU Pemerintah Desa (Pemdes).

“Pemberhentian sementara atau pemberhentian permanen Kades, jika yang tersandung kasus dikatakan terdakwa atau sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kalau hanya ditetapkan tersangka, Kades itu belum bisa diberhentikan sementara,” ujar Alboin.

Kapolres Taput, AKBP Horas Marasi Silaen saat dihubungi mengatakan, siap menuntaskan kasus tersebut.

“Hari Senin lah datang ke kantor ya, kita konsisten dalam penegakan hukum di wilayah Taput tanpa pandang bulu. Berhubung kasus itu tahun 2016 dan saya sendiri baru bertugas di sini Desember 2017, hari Senin lah datang ya,” ujar Kapolres yang dikenal ramah dan tegas ini via telepon selulernya. (frengki)