PDPHJ Beberkan Alasan Pencopotan Mindo Nainggolan Sebagai Kapas Dwikora

Direksi PDPHJ melakukan konfrensi pers terkait pencopotan Mindo Nainggolan sebagai Kapas Dwikora.

Siantar, Lintangnews.com | Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) Kota Siantar membeberkan sejumlah alasan pencopotan Mindo Nainggolan sebagai Kepala Pasar (Kapas) Dwikora.

Ini terungkap dalam konfrensi pers yang dilaksanakan Direktur Utama (Dirut) PDPHJ, Bambang Wahono didampingi jajaran Direksi, Minggu (3/3/2019).

Menurut Bambang, ada beberapa hal yang muncul terkait keberadaan Kapas Dwikora selama ini terkait pembangunan Balairung Rajawali di Pasar Dwikora.

Seperti banyaknya informasi masuk kepada Badan Pengawas ada terjadi transaksi kios bawah tangan dilakukan Mindo Nainggolan tanpa melalui mekanisme yang ditetapkan Direksi PDPHJ sebelumnya. Namun belum disertai bukti dan pengakuan dari pedagang.

Informasi lain juga menyebutkan perilaku Mindo Nainggolan yang royal, hura hura, banyak memiliki duit dan membeli mobil baru serta sepeda motor.

“Sekitar bulan Desember 2018, Badan Pengawas melakukan investigasi lebih lanjut dan menemukan temuan pungutan di lapangan. Namun untuk menutupi kejahatan dan kesalahan Mindo Nainggolan mengaku telah menerima uang sebesar Rp 1 jutar per kios dan bersedia menyerahkannya ke PDPHJ,” sebut Bambang.

Lanjutnya, Badan Pengawas saat itu tidak mau menerimanya, karena tidak tau jenis sumber pemasukannya dari mana, karena belum ada acuan atau peraturan Direksi yang bisa dijadikan dasar menjadikan itu sumber pemasukan. Ini membuat Badan Pengawas menugaskan Kasubag Kas dan Pajak untuk menerimanya hanya sebagai titipan.

“Setelah dilantiknya Direksi baru, ternyata temuan itu semakin banyak, laporan dari para calon pedagang mulai muncul dengan kwitansi menjadi temuan. Para pedagang yang dijanjikan Mindo Nainggolan juga sudah mulai mempertanyakan,” sebut Bambang.

Menurut Bambang, semakin jelas kebohongan Mindo, jika dana yang diterimanya dari pedagang bukanlah Rp 1.000.000 per kios atau pedagang. Karena data yang mereka miliki ada yang Rp15.000.000 dan Rp 30.000.000 per orang.

Dalam proses investigasi Direksi dari sekitar 54 nama-nama pedagang yang direkomendasikan Mindo, ternyata memberi kisarannya sebesar Rp 3.200.000 untuk mendapat kios Balairung Rajawali.

Bambang menuturkan, karena gamang menyikapi temuan Direksi, justru Mindo mulai kasak kusuk dan bicaranya ngelantur tak tentu arah. Ini termasuk menyambangi media dan mengorganisir Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendapat pembelaan dan memberikan keterangan mendiskreditkan Direksi yang jauh dari kebenarannya.

“Akhirnya rapat Direksi dan Badan Pengawas memutuskan untuk menonaktifkan Mindo Nainggolan dari jabatanya sebagai Kapas Dwikora karena penyalahgunaan wewenang, dan bertindak diluar ketentuan, serta tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahannya,” tukas Bambang.

Untuk sementara posisi Kapas Dwikora ditugaskan kepada Amry Azhari selaku Direktur Operasional, termasuk melakukan investigasi lebih lanjut atas temuan-temuan yang ada.

Mengenai rekaman yang ‘dijajakan’ Mindo, Bambang menilai merupakan kejahatan Informasi Teknologi (IT) yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pasalnya, ini merupakan upaya Mindo untuk menjebak para Direksi dengan cara merekam pembicaraan, sehingga terlibat dalam permainan kotornya. Namun Bambang menuturkan, hal itu tak pernah terjadi, sesuai dengan pernyataan yang telah ditandatangani Mindo.

“Kami akan mengambil sikap dan segera akan menentukan keputusan terhadap Mindo menyangkut penyalahgunaan jabatan dan pencemaran nama baik PDPHJ serta jajaran Direksi,” sebutnya mengakhiri. (rel)