PP Nomor 53 Tahun 2010 di Taput Diduga Tak Diterapkan dengan Benar

Kondisi salah satu kantor Kelurahan di Kecamatan Tarutung tampak sepi.

Taput, Lintangnews.com | Dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diduga tak diterapkan dengan benar di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).

Pasalnya, ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah bekerja secara tidak maksimal sesuai dengan tupoksinya. Bahkan mirisnya tidak bekerja dengan sumpah janji yang diucapkan saat dilantik.

Seperti halnya di beberapa perkantoran Kecamatan dan Kelurahan yang tersebar di 15 Kecamatan akhir-akhir ini. Yang terparah di Kecamatan Tarutung yang memiliki 7 Kelurahan.

Ada pun alasan dari Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Taput, Indra Simare mare, jika saat ini di masa pandemi Covid-19, pihak Pemkab setempat masih menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home) bagi para ASN.

“Jadi itu belum masuk kriteria pelanggaran PP Nomor 53 Tahun 2010,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Taput ini.

Sejumlah Lurah dan Camat dikonfirmasi terkait adanya dugaan beberapa ASN yang jarang masuk dan tidak pernah lagi ke kantor menuturkan, telah melaporkan dan membicarakan hal itu sebagai bentuk koordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Erikson Siagian dan Inspektur Inspetorat, Manoras Taraja.

Seperti penuturan Camat Tarutung, Reinhart Tobing dan Camat Siborong Borong, Erwan Hutagalung.

“Kami sudah melakukan koordinasi, bahkan rapat bersama dengan seluruh jajaran Camat dan Lurah dipimpin Baperjakat untuk menyampaikan persoalan itu. Jadi kami masih menunggu hasil keputusan,” ucap keduanya.

Di tempat terpisah, Rabu (30/6/2021), salah seorang warga Taput, M Banjarnahor menilai sudah selayaknya para ASN itu diberikan sanksi tegas dari Baperjakat, karena telah melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010.

“Ini supaya jangan menjadi ASN yang hanya menunggu hari tua agar PT Taspen mengucurkan pensiunan mereka,” terangnya.

Menurutnya, jika tidak mampu dan tak mau lagi menjadi ASN untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, silahkan mundur secara teratur dengan cara membuat surat pernyataan pengunduran diri.

“Karena kasihan bagi para ASN yang baik datang untuk bekerja, namun akhirnya mereka bisa bisa menjadi terikut-ikut dengan ulah-ulah seperti itu,” tukasnya.

Dia juga menduga, ada kemungkinan ‘main mata’ dengan pimpinan instansinya agar oknum ASN yang malas dan jarang ke kantor itu bisa dibuatkan tetap hadir. Ini akhirnya gaji dibayarkan penuh, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP). (Pembela)