Proyek Rehabilitasi Sekolah Dasar di Samosir Dipertanyakan, Ini Penyebabnya

Para pekerja sedang melakukan rehabilitasi ruangan kelas SD Negeri di Desa Huta Ginjang.

Samosir, Lintangnews.com | Proyek pekerjaan rehabilitasi ruang kelas tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kabupaten Samosir menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat.

Pasalnya, proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 ini tidak mencantumkan nilai anggaran dari kontrak pekerjaan itu sesuai pantauan awak media di lapangan.

Ada pun rehabilitasi ruang kelas itu sebanyak 6 ruangan di Desa Siboro dan Desa Huta Hinjang, Kecamatan Sianjur Mula Mula.

Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, semua pekerjaan yang bersumber dari uang negara harus mencantumkan nilai rupiahnya, agar keterbukaan informasi publik pada khalayak ramai bisa tersampaikan atau diketahui.

Pantauan di lokasi, material yang digunakan dalam pengerjaan rehabilitasi itu diduga pasir gunung yang bercampur lumpur maupun tanah yang dikhawatirkan mutu kualitas pekerjaan kurang baik nantinya.

Pasir gunung yang digunakan dalam rehabilitasi pembangunan ruang kelas.

Sementara pasir harus mengandung lumpur yang bisa ditolerin sebanyak 5 persen saja. Apabila lebih dari 5 persen, maka pasir harus dicuci, Sementara pasir menurut kegunaannya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pasir pasang, pasir cor dan pasir urug.

Selain itu, para pekerja di lokasi juga tidak menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Wakil Bupati, Martua Sitanggang ketika dikonfirmasi Jumat (27/8/2021) mengatakan, semua pekerjaan proyek harus dibuat plang proyek dan tertulis nilai kontraknya. Ini agar masyarakat tau jadwal pelaksanaan dan nilai proyeknya.

“Semua kontraktor atau rekanan harus melakukan itu (memasang plang proyek). Kalau tidak, itu suatu penipuan. Sehingga masyarakat tau dan bisa memantau apabila pekerjaan itu tidak sesua dengan jadwalnya, maka dikenakan denda,” ujarnya pada 2artawan.

Di satu sisi, seharusnya pihak rekanan dalam hal ini harus bisa memberikan yang terbaik pada khalayak ramai. Ini karena hal itu untuk kebaikan pekerjaanya sendiri, agar jangan ada permasalah dampak sosial di tengah-tengah masyarakat kedepannya. (Tua)