PT TPL Memiliki Segudang Prestasi di Dunia Industri Pulp

PT Toba Plup Lestari Tbk.

Toba, Lintangnews.com | PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) selama ini cukup dikenal di dunia industri pulp (bubur kertas).

PT TPL merupakan salah satu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) penghasil pulp di Indonesia, dengan kegiatan kerja di kawasan Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara.

Tahun 1984 perusahaan ini berdiri dengan nama PT Inti Indorayon Utama, hingga akhirnya pasca reformasi berganti nama dan beroperasi kembali pada tahun 2003.

Perusahaan ini lebih dikenal dengan sebutan PT TPL, dengan wilayah operasional pabriknya berada di Desa Sosor Ladang, Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba.

Dalam beberapa hari belakangan perseroan pemegang sertifikat perusahaan objek vital nasional itu ‘digempur’ sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan berbagai isu sosial, kriminalisasi, kerusakan lingkungan dan pelanggaran adat istiadat masyarakat setempat, yang dikemas dengan memakai hukum hak ulayat (tanah adat).

Salah paham yang berakhir dengan perselisihan antara perusahaan dan masyarakat Desa Natumingka, Kecamatan Bobor Kabupaten Toba. Ini merupakan satu dari sejumlah peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari penyebaran isu dan provokasi LSM kepada masyarakat awam.

Direktur PT TPL, Janres Silalahi mengatakan, dalam kegiatan usaha industri pulp, perusahaan mengantongi izin dari pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut),. dengan Surat Keputusan (SK) Nomor : 493/Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Bahkan telah beberapa kali mengalami perubahan.

Perubahan terakhir dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.682/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama.

Janres mengutarakan, luasan lahan Hutan Tanaman Industrial (HTI) yang diberikan pemerintah kepada PT TPL mencapai 184.486 hektar yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota, di antaranya areal konsesi Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kota Padang Sidempuan, dengan eucalyptus sebagai tanaman pokok untuk produksi pulp

Dalam perjalanannya mengelola industri pulp, PT TPL mendapat pengakuan berupa penghargaan atau award yang diberikan pemerintah Indonesia.

Ada pun award  yang diterima PT TPL baru-baru ini Anugerah Penghargaan Proper Nasional Kategori Biru, periode penilaian tahun 2019-2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Proper nasional adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian LHK sejak tahun 1995. Program ini juga memotivasi perusahaan untuk selalu menjaga komitmen dalam penanganan lingkungan hidup.

“Kami bersyukur perusahaan masih diberi kepercayaan menerima penghargaan proper kategori biru dari pemerintah, sebagai buah usaha kegiatan dan upaya perusahaan dalam pengeloaan lingkungan. Pelaksanaannya juga sesuai dengan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Janres, Jumat (18/6/2021).

Dia mengatakan, PT TPL juga menerima penghargaan untuk kelima kalinya dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) melalui pencapaian kinerja SMK3 (Sistem Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Ini setelah sebelumnya juga menerima penghargaan serupa pada tahun 2006, 2008, 2012, 2014 dan 2017.

Bahkan PT TPL yang saat ini lagi gencar diisukan LSM tanpa bukti sebagai perusak lingkungan juga menerima sertifikasi tertinggi dalam hal legalitas (keabsahan kayu).

Penghargaan yang diterima ini merupakan program tahunan, dengan tujuan memacu perusahaan untuk menggunakan kayu yang legal dalam proses produksinya.

Penghargaan itu dilaksanakan badan independen PT SGS (Societe Generale de Surveillance) merupakan lembaga sertifikasi bertujuan memastikan bahan baku yang digunakan perusahaan dalam menghasilkan bubur dan kayu berasal dari sumber kayu yang berkelanjutan.

“Sejumlah prestasi dan penghargaan telah diterima perusahaan dengan kerja keras para pekerja dan manejemen. Kami juga mendapat penghargaan melalui program Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) yang menjalani sertifikasi legalitas kayu, melalui kegiatan verifikasi legalitas kayu berdasarkan prinsip, kriteria dan indikator,” papar Janres.

Ini semua ditetapkan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada lampiran yang relevanjuncto Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.

Sayangnya berbagai pencapaian dan penghargaan dari negara maupun berbagai lembaga swasta tingkat nasional dan internasional, seakan tidak ada artinya hanya karena penyebaran isu negatif tanpa bukti dan fakta yang diduga kuat sarat dengan kepentingan kelompok tertentu.

Faktanya, pengucuran dana Coorporate Social Responsibility (CSR) setiap tahunnya terlaksana, dilaporkan ke sejumlah instansi pemerintah daerah dan pusat, serta lembaga pengawasan swasta nasional hingga tim independen selaku pengawas yang dibentuk Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).

Mengutip penyataan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah IV Balige, Leonardo Sitorus jika secara hukum wilayah Natumingka masih berada di konsesi HTI PT TPL.

Sehingga perusahaan pengelola pemanfaatan hasil hutan itu dibebankan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan lahan. Apabila tidak dilakukan, maka akan dievaluasi.

“Terkait Natumingka mulai dari lahan register sudah merupakan kawasan hutan, dalam SK Menteri Kehutanan (Menhut) tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1984. Ini juga diatur dalam SKMenhut Nomor 44 Tahun 2005 yang menyebutkan kawasan itu menjadi hutan lindung,” ungkap Leonardo.

Dia menjelaskan, SKMenhut Nomor 44 Tahun 2005 kembali direvisi dan diganti dengan SKMenhut Nomor 579 Tahun 2014 yang menyebutkan, kawasan itu kembali menjadi kawasan Hutan Produksi (HP) tetap dan dilakukan tapal batas sehingga dikembalikan fungsi awalnya.

Leonardo juga menjelaskan, adanya SKMenhut Nomor 1076 Tahun 2017 tentang Perkembangan Pengukuhan kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam SK itu dikatakan wilayah Natumingka adalah kawasan HP, sehingga tetap masih dikelola PT TPL.

Pemerintah juga mengeluarkan SKMenhut Nomor : 8088/Menlhk-PKTI/KUH/PLA.2/11/2019 tentang perkembangan tapal batas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara. Isinya kawasan Natumingka tetap dalam lahan konsesi TPL dan dibebankan untuk menjaga kemanan dan pengawasan.

Menurut Leonardo, pihaknya juga telah melakukan investigasi dan inventarisir, terhadap kawasan Natumingka yang diklaim sebagai tanah adat oleh masyarakat.

Ini termasuk keberadaan situs makam, bekas persawahan dan bekas perladangan. Hasilnya memang kawasan itu wilayah konsesi (HTI) PT TPL.

Hasil investigasi dan inventarisir dari KPH IV Balige telah disampaikan melalui surat kepada masyarakat Natumingka dan ditembuskan ke sejumlah instansi terkait termasuk pihak Poles Toba.

Untuk menyelesaikan perselisihan itu, KPH IV Balige memberikan rekomendasi di antara kedua belah pihak. “Masyarakat harus mengurus klaim hutan adat secara legal formal. Ketika telah ditetapkan oleh Menteri jika kawasan itu hutan adat, maka masyarakat dapat mengelola kawasan yang dimaksud ,” tukasnya.

Jika masyarakat mengklaim, lahan dimaksud milik keturunan opung (nenek moyang) mereka, maka dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan melalui Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) sesuai persyaratan dan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

“Sebelum penetapan dari yang berwenang, tentunya status hukum kawasan itu adalah hutan produksi tetap yang dibebankan kepada perusahaan sesuai dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTI PT TPL,” terang Leonardo.

Saat ini nasib perusahaan yang memiliki 7.000 orang pekerja yang berasal dari masyarakat lokal setempat itu tidak tinggal diam. Berbagai dukungan dari sejumlah Serikat Pekerja/Buruh dan ribuan pekerjanya, serta puluhan ribu orang dari keluarga pekerja terus berdatangan.

Sejumlah pekerja perwakilan dari 6 organisasi Serikat Pekerja/Buruh Rabu (16/6/2021), mendatangi kantor Bupati Toba untuk berdialog dan menyampaikan keberatan terhadap penyebaran isu negatif dan pencemaran nama baik PT TPL.

“Kami tidak berpihak kepada siapa pun. Siapa yang bersalah supaya diberi hukuman setimpal karena atas kejadian tersebut sudah menjadi ancaman baru pada keamanan dan kehidupan buruh,” ujar Kordinator Aliansi Serikat Pekerja/Buruh di Toba, Berlin Marpaung di Aula kantor Bupati Toba di Balige.

Ketua Buruh SBSI 92 Toba, Periana Hutagaol meminta keberadaan pemerintah sangat penting, karena kejadian di Desa Natumingka cukup menjadi ancaman bagi kalangan buruh.

“Kami menilai keributan secara sengaja dimunculkan sekelompok orang tertentu tanpa memikirkan kepentingan banyak orang khususnya buruh. Dalam hal ini pemerintah supaya turun mencari tau dan membuat keputusan sifatnya objektif tanpa tekanan maupun desakan,” ucapnya.

Pangeran Marpaung sebagai buruh PT TPL menyampaikan, perusahaan telah banyak berbuat demi kemajuan masyarakat dan pencegahan Covid-19, ditambah pemberdayaan warga sekitar.

“Apa hanya karena hasrat oleh oknum yang tidak terpenuhi sehingga nasib banyak orang terlantar dan menyerukan supaya PT TPL ditutup? Bahkan penanganan dan pencegahan Covid-19, perusahaan telah maksimal berbuat bagi masyarakat,” ucapnya. (Aldy)