PTUN Medan Gelar Sidang Lapangan Perkara Tanah di Jalan Gunung Simanuk-manuk

Sidang lapangan yang dilakukan PTUN Medan.

Siantar, Lintangnews.com | Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan melakukan pemeriksaan setempat (sidang lapangan) terkait perkara tanah di Jalan Gunung Simanuk-manuk, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Siantar, Jumat (6/8/2021) kemarin.

Sidang lapangan dihadiri semua pihak yakni penggugat Lilis Daulay didampingi kuasa hukumnya, tergugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Siantar, dan pihak tergugat intervensi Ng Sok Ai, ibu kandung dari Hendry. Sementara Hendry datang ke lokasi bersama kuasa hukumnya, Roy Y Simangunsong.

Dalam sidang lapangan itu, pihak PTUN Medan melakukan pemeriksaan objek setempat atau objek perkara. Ini termasuk melakukan pengukuran dan mempertanyakan kepada masing-masing pihak mengenai batas-batas objek sengketa. Sidang lapangan berjalan dengan lancar.

Roy Simangunsong mewakili pihak tergugat intervensi mengucapkan terima kasih atas kehadiran PTUN Medan yang turun ke Siantar, tepatnya ke objek perkara untuk melakukan sidang lapangan.

Dalam sidang lapangan itu, Roy menilai, PTUN Medan bersikap netral. “Sidang lapangan berlangsung hampir 1 jam. Secara keseluruhan, kita menilai PTUN Medan netral dalam menangani gugatan,” tandasnya.

Roy juga mempertanyakan kejelasan laporan mereka ke Polres Siantar, dengan pelapor, Hendry warga Jalan Sutomo, Kecamatan Siantar Barat, Kota Siantar.

Dia menuturkan, sebelum proses perkara di PTUN Medan berjalan, kliennya telah melaporkan Lilis Daulay atas dugaan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 167 KUHPidana. Ini sesuai dengan laporan polisi Nomor: LP/164/III/2021/SU/STR, tertanggal 15 Maret 2021 di Polres Siantar.

Terkait proses hukum atas laporan itu, pihak penyidik Polres Siantar dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 2 Juni 2021 menerangkan, akibat telah berlangsungnya proses persidangan terhadap objek laporan di PTUN Medan, maka belum dapat melanjutkan proses pemeriksaan terhadap terlapor. Ini menunggu sampai selesai proses di PTUN Medan atau mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Sambung Roy, demi tercapainya kepastian hukum, pihaknya sudah melayangkan surat ke Polres Siantar terkait laporan tersebut. “Dalam surat itu kita menerangkan fakta-fakta hukum yang harus dipahami dan aturan-aturan hukum untuk melanjutkan proses pidana di Polres Siantar,” tandasnya.

Menurut Roy, harus dibedakan sengketa tanah antara para pihak yang sama-sama belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah dengan sengketa tanah yang telah bersertifikat.

Pasalnya, obyek tanah yang belum bersertifikat terlebih dahulu harus dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara perdata. Sedangkan obyek tanah yang telah bersertifikat telah mempunyai kepastian hukum yaitu kepastian hak atas tanah dan kepastian surat ukur menyangkut letak dan batas-batas tanah sehingga tidak perlu menunggu putusan Pengadilan tentang siapa yang berhak. Sehingga, tidak perlu menunggu putusan PTUN Medan.

Roy menjelaskan, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jika sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Ini sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

“Ketentuan itu mengandung makna obyek tanah yang telah bersertifikat tidak dapat diragukan lagi tentang kebenaran subyek atau pemilik dan obyek tanah yang tertera para sertifkat,” tukasnya.

Berdasarkan asas praesumptio iustae causa atau rechtmatig heid, lanjut Roy, setiap keputusan pejabat selalu harus dianggap sah (rechmatig heid) sebelum ada pembatalan.

“Asas ini tersurat dan tersirat dalam ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat sebelum ada pembatalan,” ungkapnya.

Makna dari ketentuan itu adalah setiap keputusan pejabat in casu bersertifikat hak atas tanah tidak serta merta batal atau status quo ketika proses gugatan berlangsung. Dengan kata lain sertifikat bukti hak atas tanah tetap berlaku sebagai bukti kepemilikan yang sah, walaupun sedang dalam proses sengketa perdata di Pengadilan.

“Maka sudah jelas apa saja perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana dan perdata. Selama perbuatan subjek hukum bertentangan dengan hal-hal yang merupakan objek hukum (sesuai hukum perdata materiil), maka perkara itu dapat dipidanakan. Sementara itu, setiap perbuatan subjek hukum yang bertentangan dengan subjek hukum lainnya (hubungan antar individu maupun golongan) akan menjadi ranah perkara perdata,” ungkap Roy.

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum di atas, Roy menuturkan, dengan segala kerendahan hati memohon pada Kapolres Siantar dapat melanjutkan proses laporan mereka. Ini agar kliennya mendapatkan kepastian hukum demi keadilan bagi semua warga Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, Kasat Reskrim, AKP Edi Sukamto saat dimintai tanggapannya, Minggu (8/8/2021) via WhatsApp (WA), belum berhasil dikonfirmasi. Pasalnya pesan WA yang dikirim hanya terceklist satu. (Rel)