Ratusan ASN Pemkab Simalungun Eksodus Pasca Pilkada, Jamesrin Saragih : Itu Hoax

Kepala BPPKD Simalungun, Jamesrin Saragih.

Simalungun, Lintangnews.com | Adanya informasi ratusan oknum Aparatur Sipil Negeri (ASN) Pemkab Simalungun eksodus pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 dibantah.

“Kalau ada yang bilang eksodus, itu hoax,” tegas Kepala Badan Pelatihan Pendidikan, Pelatihan dan Kepegawaian Daerah (BPPKD) Pemkab Simalungun, Jamesrin Saragih, Selasa (16/2/2021).

Ada pun ASN yang mengajukan pindah, lanjut Jamesrin, bukan karena pasca Pilkada 2020. Melainkan, karena ikut suami yang pindah tugas ke daerah lain. “Itu pun belum terealisasi sampai saat ini,” kata Jamesrin.

Menurut Jamesrin, jika pindah tugas, bagi ASN harus terlebih dulu memperoleh surat pengusulan dan pengajuan dari pemerintah daerah yang dituju serta hasil analisis jabatan (anjab).

“Contoh, kalau ada ASN dari Simalungun ingin pindah ke Siantar, maka Pemko Siantar harus lebih mengusulkan ke Pemkab Simalungun, yang isinya bahwa kami membutuhkan ASN pindah ke Siantar. Kemudian, harus ada anjab nya,” terang Jamesrin.

Menurut Jamesrin, ketika pengusulan, anjab harus turut dilampirkan. Dan ketika ada ASN Pemkab Simalungun ingin pindah, maka terlebih dahulu dihubungi adalah pemerintah daerah yang dituju.

“Adakah tempat nya di pemerintah daerah yang dituju? Maka ketika ada tempatnya, Wali Kota atau Bupati akan menyurati sesuai dengan permohonan ASN yang ingin pindah itu,” jelas Jamesrin.

Dia menyampaikan, untuk Pemkab Simalungun, mengenai mekanisme pindah tugas bagi ASN mengacu pada soal perpindahan dan menegemen kepegawaian yakni, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Kepegawaian.

“Dalam UU dan PP itu diatur semua, baik jabatan maupun perpindahan,” ujar Jamesrin. (Zai)