Tobasa, Lintangnews.com | Bertepatan dengan Hari Tani, lebih kurang ratusan orang perwakilan petani dari 16 Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD setempat.
Tujuannya menuntut keadilan yang selama ini tidak didapat dan terkesan tak diperjuangkan oleh para wakil rakyat.
“Kami sebagai petani butuh perhatian dan perjuangan dari DPRD Tobasa sebagai wakil rakyat. Karena semakin lama perhatiannya semakin tidak kami rasakan,” ujar Koordinator Aksi, Benget Sibuea di depan Kantor DPRD Tobasa, Senin (24/9/2018).
Lanjut Benger, saat ini pihaknya sebagai petani cukup tertindas akan perilaku pengambil kebijakan yang tidak tepat sasaran sesuai dengan kebenaran. Seperti penerima bantuan orang miskin kebanyakan bukan lah petani yang mendapat, tetapi orang orang yang memiliki kedekatan kepada pengambil keputusan.
“Petani adalah termiskin saat ini. Apabila ada bantuan untuk orang miskin selalu menjadi kecemburuan kepada kami. Pasalnya, ada penerima bantuan itu memiliki kenderaan roda 2 maupun 4. Hal ini kecemburuan yang tak bisa ditutupi. Kami mohon agar aspirasi ini disampaikan kepada Pemkab Tobasa,” sebutnya.
Hal senada disampaikan H Sitorus, perwakilan petani dari Kecamatan Uluan. Menurutnya, 16 tahun sudah Serikat Tani Tobasa dan 58 tahun UU Pokok Agraria dari 24 September 1960-24 September 2018. Namun, sampai sekarang redistribusi lahan untuk masyarakat Tobasa tidak direalisasikan. Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) juga belum disahkan.
“Prosedur sudah kami lakukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, dengan menyurati anggota DPRD Tobasa. Namun kenapa hingga saat ini belum ada tanggapan dan jawaban kepada kami,” sebut Sitorus.
Dia juga menuturkan, para petani mendukung pariwisata. Namun butuh lahan bukan pariwisata. “Berikan beasiswa merata pada keluarga petani kurang mampu. Wujudkan Tobasa menjadi lumbung pangan. Tegakkan kedaulatan pangan, lawan monopoli perampasan lahan pertanian, petani berdaulat bumi selamat dan hentikan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA),” jelas Sitorus.
Menanggapi aspirasi itu, Ketua DPRD, Boyke Pasaribu didampingi sejumlah anggota dewan berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Pemkab Tobasa untuk segera ditindak lanjuti. (asri)
