Realisasi Belanja Daerah 5,80 Persen, Bupati Humbahas Dikritik karena Penyerapan Anggaran Rendah

Tabel realisasi APBD Humbahas TW I tahun 2021.

Humbahas, Lintangnews.com | Bupati Dosmar Banjarnahor dikritik terkait rendahnya penyerapan anggaran Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) hingga memasuki triwulan kedua 2021 baru 5,80 persen oleh  Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (Futra) Oktavianus, Rumahorbo.

“Serapan anggaran baru 5,80 persen atau Rp 63.490.190.557 dari Rp 1.095.470.506.240 total APBD  Humbahas. Ini jelas tidak mencapai target,” kata Oktavianus melalui sambungan telepon seluler, Rabu (14/4/2021).

Menurut Oktavianus, jika melihat dari angka realisasi belanja daerah Kabupaten Humbahas, anggaran yang terserap hanya untuk belanja tidak langsung atau belanja pegawai. Ini tidak seimbang dengan belanja langsung yang belum terserap sama sekali.

Padahal, belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial menjadi satu kunci mendongkrak perekonomian di daerah itu.

Dia mengatakan, kalau persoalan ini jelas berdampak langsung bagi masyarakat karena program menjadi tersendat. Celakanya lagi, kata Oktavianus, itu bersentuhan dengan kebutuhan yang mendesak bagi publik.

“Contoh pada belanja transfer diposkan Rp 176.101.397.300. Disini kita lihat nol realisasi, berarti rencana pembangunan jalan didesa belum ada sama sekali. Semestinya, sudah berjalan serapan dilakukan setiap Desa,” ucap Oktavianus.

Selain itu, misalkan lagi dalam satu ruas jalan rusak dari pusat kota ke satu Desa. Padahal, lanjut Oktavianus, program itu bisa dikerjakan di bulan Maret, namun karena rendahnya realisasi anggaran yang tidak diketahui alasan maka proyek digelar dilaksanakan pada Agustus.

Menurutnya, pemerintahan Dosmar- Oloan Paniaran Nababan harus memperbaiki dan memaksimalkan penyerapan anggaran. Jika tidak, dapat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap kinerja keduanya.

“Publik memiliki sensitivitas tinggi terhadap anggaran. Sebab, bisa saja publik mensinyalir pemerintah daerah menyimpan dana APBD di bank dengan tujuan mengambil bunganya hingga mengakibatkan realisasi belanja APBD masih rendah,” ujar Oktavianus.

Lebih lanjut dikatakannya, padahal Presiden juga telah melakukan rapat dengan para kepala daerah seluruh Indonesia untuk menggenjot percepatan realisasi belanja.

“Jadi mohon kepala daerah tidak cari aman, tetapi bagimana betul-betul dana yang ada dibuat program yang memang diperlukan di masa krisis pandemi Covid-19,” imbuh Oktavianus.

Diberitakan sebelumnya, meskipun sudah melewati triwulan pertama tahun 2021, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Humbahas belum menampakkan keseriusan.

Pasalnya, sesuai data belanja daerah APBD 2021 didaerah itu, per tanggal 9 April baru terealisasi sekitar 5,80 persen atau Rp 63.490.190.557 dari pagu anggaran Rp 1.095.470.506.244.

Dan, angka itu tidak sebanding dengan realisasi belanja pegawai 13,77 persen atau Rp 57.533.328.893 dari pagu Rp 417.910.652.790.

Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Humbahas, Batara Siregar mengatakan, APBD tahun 2021 yang mencapai Rp 1.095.470.506.244, namun per 9 April baru terserap 5,80 persen.

Menurut Batara, angka itu masih untuk kegiatan yang bersifat rutin saja, termasuk gaji dan tunjangan. “Sedangkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses persiapan,” katanya melalui pesan WhatsApp (WA), Jumat (9/4/2021) kemarin.

Lebih rinci Batara menyebutkan, pada belanja operasi, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 734.635.850.340. Dari jumlah itu, penyerapan hingga per 9 April Rp 63.485.874.757 atau 8,64 persen.

Belanja operasi ini terbagi yakni, belanja pegawai di angka Rp 57.533.328.893 atau 13,77 persen dari total dianggarkan Rp 417.910.652.790. Kemudian, pada belanja barang dan jasa dari total dianggarkan sebesar Rp 266.469.365.432 baru terserap Rp 5.952.545.864atau 2,23 persen.

Sedangkan belanja hibah dari total yang dianggarkan Rp 49.655.832.118 belum terserap sama sekali. Sama halnya belanja bantuan sosial dari uang dianggarkan Rp 600.000.000 diketahui nol tanpa ada terserap.

Sementara, realisasi untuk belanja modal dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 176.733.258.604 baru terserap 0,0024 persen atau Rp 4.315.800. Ini terdiri dari, belanja tanah Rp 1.635.000.000 (0 persen), belanja modal peralatan dan mesin Rp 40.935.842.900 diketahui baru terserap Rp 4.315.700.

Kemudian, belanja modal gedung dan bangunan Rp 43.629.239.124 (0 persen), belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp 90.274.676.580 (0 persen) dan belanja aset tetap lainnya Rp 258.500.000.

Begitu juga anggaran belanja transfer yakni, belanja bantuan keuangan diposkan sebesar Rp 176.101.397.300 dan belanja tidak terduga Rp 8.000.000.000. Kedua mata anggaran itu belum ada sama sekali gambaran realisasi belanja yang terserap.

Dikatakan Batara, penyerapan belanja yang rendah terjadi lantaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses persiapan.

“Jadi, realisasi masih untuk kegiatan yang bersifat rutin termasuk gaji dan tunjangan. Dan diharapkan April 2021 penyerapan semakin meningkat,” kata dia

Selain itu, penyerapan belanja yang rendah juga disebabkan dari belanja modal Rp 176.733.258.604 baru terserap 0,0024 persen atau Rp 4.315.800, belum ada proses pengajuan pembayaran.

“BPKPAD tetap menganjurkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap melakukan penyerapan sesuai anggaran kas yang ditetapkan,” kata Batara mengakhiri. (DS)