Retribusi Daerah Menurun, Pemkab Simalungun Justru Raih WDP dari BPK

Ketua Fraksi Gerindra sekaligus juru bicara, Bona Uli Rajagukguk saat penyampaian pemandangan umum.

Simalungun, Lintangnews.com | Pemkab Simalungun raih opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara atas laporan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2020.

Sementara pencapaian retribusi daerah diketahui mengalami penurunan sangat signifikan.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Bona Uli Rajagukguk pada rapat paripurna pemandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Simalungun tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan pelaksanaan APBD TA 2020, Senin (14/6/2021) mengatakan, dari data kurun waktu 5 tahun terakhir, Fraksinya mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepertinya tidak berusaha semaksimal mungkin dalam peningkatannya demi kemandirian fiskal daerah.

Khususnya menyangkut pendapatan retribusi daerah, sehingga Pemkab Simalungun mengalami penurunan retribusi daerah.

“Kita ketahui, retribusi daerah dari tahun 2016 mencapai Rp 11 miliar. Namun setiap tahunnya berkurang sehingga pada tahun 2020 hanya mencapai Rp 2,3 miliar saja,” paparnya.

Menurutnya, Fraksi Gerindra mengapresiasi Pemkab Simalungun yang dapat mempertahankan opini WDP oleh BPK. Ini karena BPK pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak memberikan pendapat.

“Kami prihatin dan menyesalkan Ranperda tentang P-APBD Kabupaten Simalungun tahun 2020 tidak mendapatkan persetujuan dari DPRR Simalungun,” imbuh Bona Uli yang juga Ketua Fraksi Gerindra ini.
Masih berbicara pada PAD, perbandingan realisasi antara tahun 2019 dengan tahun 2020, diketahui pajak daerah meningkat sebesar Rp 0,81 miliar. Namun pada pos hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terjadi penurunan sebesar Rp 4,52 miliar.

“Bahkan lebih tragisnya, pada pos lain-lain PAD yang sah, Pemkab Simalungun kehilangan Rp 27,47 miliar. Dimana pada tahun 2019 mencapai Rp 83,76 miliar. Dan tahun 2020 hanya mencapai Rp 56,29 miliar. Untuk itu kami mohon penjelasan lebih rinci,” tukas Bona Uli.

Dikutip dari laman laporan pemandangan umum Fraksi Gerindra Simalungun, BPK dalam buku II Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemkab Simalungun tahun 2020 menemukan aset tetap seperti peralatan dan mesin tidak ditemukan lagi keberadaannya pada RSDFK Covid-19 (saat ini menjadi RSUD Tuan Rondahaim Batu 20).

Sebelumnya ini dibeli atau diperoleh Pemkab Simalungun sebanyak 139 barang dari beberapa jenis barang yang bernilai sebesar Rp 709.451.550,03.

Terkait masih simpang siurnya keberadaan aset tetap itu, Fraksi Gerindra memohon kepada Bupati Simalungun melalui dinas terkait agar segera menindaklanjuti dan konsekuensi atas pertanggungjawabannya. (Zai)