Sebut Pilkada Siantar Tahun 2024, Surat Mendagri Dinilai Salah

Mantan Ketua KPUD Siantar, Mangasi Purba.

Siantar, Lintangnews.com | Surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 273/2176/Otda yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) ditembuskan pada Wali Kota Siantar mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Siantar berawal dari masuknya surat KPU RI Nomor 406/PP. 01.03-SD/01/KPU/III/2019 perihal penyusunan perencanaan dan penganggaran pemilihan tahun 2020 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Salah satunya KPU daerah yang mendapatkan surat tersebut yakni KPUD Kota Siantar. Dalam surat itu, KPU RI memerintahkan kepada KPU Provinsi maupun Kabupaten/ Kota berdasarkan jadwal yang sudah disusun akan melaksanakan Pilkada tahun 2020.

“Hal ini terlepas dari Siantar masuk wilayah yang tertunda tahun 2015. Namun dari tahapan yang sudah disusun, seyogianya masuk di tahun 2020. Surat itu kan berisi tentang perintah KPU RI untuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota untuk berkordinasi kepada Pemerintah daerah setempat tentang penyusunan anggaran Pilkada 2020,” sebut mantan Ketua KPUD Siantar, Mangasi Purba saat berbincang dengan lintangnews.com, Sabtu (18/5/2019).

Mangasi menuturkan, sesuai informasi yang didapat, sehingga KPUD Siantar menyurati Wali Kota, Hefriansyah. Bahkan besaran anggaran juga telah ditentukan di Pilkada 2020 tersebut.

Disampaikan Mangasi, seharusnya surat yang dilayangkan KPUD Siantar dibalas oleh Wali Kota, bukan langsung menyurati Mendagri untuk memberikan penjelasan.

“Kalau memang ingin memberikan penjelasan, lebih bagus ke KPU RI. Etikanya seperti itu, surat dibalas dengan surat, dan dipastikan hanya Siantar yang dapat surat Mendagri melalui Biro Otda yang dapat surat seperti ini,” terangnya.

Sambung Mangasi, langkah yang dilakukan oleh KPUD Siantar sudah cukup tepat. “Saya cek ke KPUD Siantar, sampai hari ini surat mereka belum dibalas oleh Hefriansyah. Seharusnya kan dibalas dulu,” ujarnya.

Terang Mangasi, jika surat Mendagri dicermati di satu sisi ada benarnya. Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, Pilkada yang dilaksanakan tahun 2017 yang masa jabatannya Kepala Daerah nya sampai tahun 2022.

“Tapi Mendagri lupa, Pilkada Siantar itu tertunda tahun 2015, dilaksanakan tahun 2016 dan dilantik tahun 2017. Artinya jadwal Siantar itu sebenarnya bukan tahun 2017, tapi tahun 2015. Menurut tahapan itu, harusnya memang tahun 2020,” ungkap Mangasi.

Lebih jauh disampaikannya,  Mendagri harus mencari solusi dalam ‘kasus’ Siantar yang lari dari tahapan. “Menurut Surat Keputusan (SK), masa jabatan Hefriansyah itu 5 tahun, ini yang harus dicari Mendagri solusinya, apakah kalau tahun 2020. Ini berarti masa jabatan Hefriansyah dipangkas 2 tahun. Nah, ketentuan tentang ini kan  tidak ada,” tutur Mangasi.

Ia menduga Hefriansyah akan melakukan gugatan ke Mendagri secara Tata Usaha Negara (TUN), jika Pilkada tahun 2020 terlaksana.

“Namun kan itu masih dugaan, artinya Pemerintah Pusat segera menyikapi persoalan di Siantar. Karena uniknya ‘kasus’ Siantar sama dengan Kabupaten Simalungun. Bedanya di Simalungun dilantik tahun 2016, berbarengan dengan Pilkada tahun 2015. Sepertinya hanya Siantar yang dilantik tahun 2017. Jadi dianggap masuk di Pilkada 2017,” papar Mangasi.

Lanjutnya, sebagai mantan Ketua KPUD Siantar, meminta kepada Mendagri untuk memperbaiki surat. Karena bukan persoalan gugatan Fernando Simanjuntak (Bakal Calon Wali Kota), maka Pilkada Siantar ditunda. Namun karena ada persoalan lain yang lebih kecil.

“Menjadi pertanyaan, kenapa Hefriansyah langsung menyurati Mendagri, padahal tidak ada yang salah dilakukan KPUD Siantar. Terlihat seperti ada ketakutan Hefriansyah tidak lagi sebagai Wali Kota dan terkesan panik. Padahal dia (Hefriansyah) harus siap, kalau keputusan Pemerintah Pusat tahun 2020. Bisa saja dilakukan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, kita tunggu saja,” ucapnya.

Mangasi menyarankan, terkait usulan dari KPUD Siantar, tidak ada yang salah jika ditampung di APBD Siantar. Persiapan bisa saja dilakukan, untuk mengantisipasi mana tau memang Pilkada Siantar tahun 2020. Biar tidak kelabakan. “

“Artinya surat KPUD Siantar harus juga dihargai Pemko Siantar, karena itu surat resmi. Peluang untuk Siantar melakukan Pilkada tahun 2020 cukup besar, namun dibutuhkan payung hukum bersifat khusus, karena Pilkada Siantar tertunda satu tahun. Dalam arti Siantar tidak masuk dalam Pilkada 2015 dan tidak juga Pilkada tahun 2017,” tutup Mangasi. (elisbet)