Selain Dugaan KKN, Pasar Pattimura Tebingtinggi Menyalahi Tata Bangunan

Ratama Saragih selaku Wali Kota DPD LSM Lira Tebingtinggi.

Tebingtinggi, Lintangnews.com | Selain dugaan sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pembangunan kios Pasar Pattimura Kota Tebingtinggi diduga menyalahi tata bangunan.

Pasalnya, di atas atap salah satu kios melekat bangunan yang disambung dari bangunan induk salah seorang pedagang yang diduga menguasai 9 pintu kios dari nomor pintu 9 sampai 20.

Hal ini disampaikan Ratama Saragih selaku Wali Kota DPD LSM Lira Tebingtinggi kepada lintangnews.com, Kamis (19/12/2019).

Ratama menuturkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemko Tebingtinggi memberi perlakuan khusus kepada salah seorang pedagang yang dengan bebas menempelkan bangunan di atas atap kios Pasar Pattimura tanpa melihat aturan umum yang ada. Ini tampak kelihatan jelas dari sisi samping Pasar Pattimura.

“Disayangkan penjelasan Kadisperindag yang tidak akurat dan otentik, serta keterbukaan informasi publik yang sengaja ditutupi. Jika memang benar penjelasan itu, maka harus didukung data yang lengkap daftar nama pengguna kios pasar, dengan identitas diri dan nomor peserta pembayaran retribusi pasar. Karena data itu bukan lah rahasia negara yang dikategorikan data dikecualikan,” tukasnya.

Wali kota Non APBD ini menyinggung bantahan Kadisperindag jika pedagang hanya dikenakan retribusi sesuai Peraturan Daerah (Perda) Tebingtinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, tanpa menyebutkan besarnya retribusi yang dipungut.

Ratama menambahkan, merujuk pada lampiran IV Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, tanggal 6 Mei 2011 angka I.1.a.objek retribusi dengan cara menggunakan, kios dan stand pasar daerah retribusi pemakaian bangunan tarif retribusinya sebesar Rp 28.000 per bulan. Sementara retribusi kebersihan sebesar Rp 5.000 per bulan, jaga malam Rp 2.000 per bulan, maka totalnya Rp 35.000 per bulan.

“Perda Nomor 1 Tahun 2018 tidak serta merta merubah tarif retribusi pasar. Hanya beberapa pasal yang mengalami perubahan yang signifikan,” tukasnya.

Jika merujuk kepada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, Ratama menuturkan, Kadisperindag adalah penanggung jawab penyedia layanan publik. Sementara masyarakat adalah penerima manfaat layanan publik yang berhak sepenuhnya atas informasi publik yang tidak dikecualikan sebagaimana dijelaskan pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2009.

“Ini tidak dilakukan Kadisperindag secara totalitas sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Artinya sejak direvitalisasinya Pasar Pattimura, seharusnya Disperindag mempublikasikan pada masyarakat melalui media cetak, brosur dan media online. Juga aturan bagi masyarakat pengguna kios Pattimura lengkap dengan tarif retribusinya,” sebut Ratama.

Dia menuturkan, jika pun ada pedagang lama otomatis menjadi pengguna kios setelah direvitalisasi harusnya diumumkan ke media, sehingga memberi kesempatan bagi masyarakaat yang ingin mengajukan keberatan.

“Faktanya, masyarakat tidak mengetahui siapa saja pengguna kios baru dengan identitas yang jelas dan sudah melalui verifikasi yang validitasnya teruji. Ini lah yang disebut maladministrasi sebagai pintu masuknya KKN,” paparnya.

Ratama menambahkan, hal yang tepat jika Ombudsman RI mengganjar Pemko Tebingtinggi peraih predikat sedang (zona kuning) atas pelayanan publik. Dan jika kondisi ini tidak ditertibkan, maka dapat dipastikan Pemko Tebingtinggi terdegredasi ke peringkat rendah (zona merah) yang ekivalen terhadap ketidak patuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tempat terpisah, Kadisperindag, Gul B Siregar ketika berulang kali dikonfirmasi tidak kesampaian. Sementara Aidil selaku Sekretaris Disperindag tidak mau berkomentar atas tanggapan LSM Lira itu. (Purba)