Sepekan Disepakati, KUA-PPAS Simalungun 2021 Dirubah dan Disahkan Kembali

Direktur RSUD Tuan Rondahaim, Debora Evalinch Sigit dan Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani.

Simalungun, Lintangnews.com | Sepekan usai nota kesepakatan atas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditandatangani Pemkab dan DPRD Simalungun, kembali diirubah, Selasa (21/9/2021).

Pada paripurna yang diawali penyampaian pandangan fraksi, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 Simalungun disahkan, Selasa (28/9/2021).

“Selanjutnya, Ranperda P-APBD ini akan dibawa ke Provinsi,” ujar Timbul Jaya Sibarani selaku Ketua DPRD Simalungun sekaligus sebagai pimpinan paripurna,.

Tercatat di Ranperda P-APBD 2021, pendapatan daerah sebesar Rp 2,3 triliun berkurang Rp 35,6 miliar. Pada sektor belanja daerah sebesar Rp 2,2 triliun bertambah sebesar Rp 50,1 miliar.

Kemudian, di sektor pembiayaan daerah semula sebesar Rp 141,6 miliar bertambah sebesar Rp 94,1 miliar. Selanjutnya, jumlah pembiayaan netto setelah perubahan difisit sebesar Rp 13,6 miliar dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 0.

Bupati, Radiapoh Hasiholan Sinaga menyampaikan, hal ini bertujuan demi kesempurnaan dan penajaman skala prioritas atas program dan kegiatan rancangan P-APBD tahun anggaran 2021. “Sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun,” ujarnya.

Sebelumnya, terkait berubahnya KUA-PPAS saat pembahasan di Badan Angggaran (Banggar), Elias Barus selaku salah satu pimpinan rapat menyampaikan, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami perubahan anggaran. “Terutama insentif tenaga kesehatan,” sebut Wakil Ketua DPRD Simalungun ini.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Simalungun, Frans N Saragih mengatakan boleh (berubah), kalau memang ada usulan yang lebih prioritas. “Makanya, itu ada jadwal ulang yang lain. Nah, itu berkembangnya di sini,” katanya.

Saat ditanya, bukan kah nota kesepakatan KUA-PPAS sudah ditandatangani?, Frans menuturkan, yang disepakati masih untuk plafon sementara. “Plafon sementara masih,” paparnya yang ditemui usai rapat Banggar.

Frans beralasan, adanya perubahan karena surat dari RSUD Tuan Rondahaim menyebutkan insentif tenaga kesehatan (nakes) dan tanggung jawabnya sudah ada pada APBD. “Ada surat dari mereka (RSUD Tuan Rondahaim),” papar Frans. (Zai)