Asahan, Lintangnews.com | Seribuan masa dari Kesatuan Nelayaan Tradisional Indonesia (KNTI) menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Asahan untuk mempertanyakan maraknya Pukat Trawl yang beroprasi di wilayah Selat Malaka perairan laut Asahan. Rabu (18/9/2019).
Di depan kantor DPRD, salah seorang perwakilan massa membacakan statemennya, yaitu merajalelanya pukat trawl yang beroperasi di wilayah tangkapan nelayan tradisional menujukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aksi liar para “Mafia”
Lalu kurangnya komitmen pemerintah dan penegak hukum yang tidak tegas terhadap pemilik pukat trawl yang melanggar ketentuan dimana dibuktinya bebasnya trawl beroprasi. Demikian dibacakan oleh kordinator aksi, Muslim Panjaitan
Usai membacakan stekmen ahirnya perwakilan masa diteriam oleh anggota DPRD Asahan yang diketuai oleh Baharuddin Harahap, Irwansyah Siagian dan beberapa anggota DPRD lainnya yang saling memberikan suaranya terkait tuntuan Nelayan terkait maraknya Pukat Trawl.
Salah satu Nelayan yang diketahui bernama Jainal Arifin saat menyampaikan aspirasinya di ruang komisi B, mengatakan bahwa aksi pukat trawl sudah dua bulan belakangan ini yang mana sempat stop dan kini kembali beraksi.
Jainal Juga mengatakan bahwa ulah para pukat Trawl itu terkesan dibiarkan hingga bila tidak ada tanggapan dari pihak terkait mereka dengan para Nelayan lainnya siap bertindak anarkis di lautan untuk menghalau Pukat trawl
“Kami siap Anarkis karna kami nelayan ini cari makan bukan cari kaya seperti pemilik pukat trawl yang telah merampas pengasilan kami nelayan tradisional ini juga seperti ada pembiaran oleh oknum tertentu terkait pukat trawl dilautan selat malaka itu,” ujar Jainal yang dibenarkan Matondang, sesama nelayan tradisional..
Menanggapi aspirasi perwakilan nelayan ketua DPRD Asahan Baharuddin didampingie sejumlah anggota DPRD juga Wakapolres Asahan Kompol M Taufik mengatakan akan menindak lanjuti aspirasi nelayan dengan mencari regulasinya menyelesaikan persoalan ribuan nelayan tradisional ini
“Kita akan mengundang semua instansi terkait kenapa hal ini kembali terulang yang memang sudah ada larangan terkait oprasi pukat Trawl ini hingga semua setkholder hadir menyelesaian persoalan masyarkat ini , ujarnya Baharuddin.
Masih ketua DPRD mengatakan bahwa dirinya masih menjabat sebagai ketua DPRD sementara dan belum dilantik secara Syah juga belum terbentuknya fraksi di DPRD hingga meminta bersabar dan tidak anarkis namun secepatnya akan melakukan pertemuan dengan semua Setkholder terkait persolaan nelayan itu.
Usai mendengarkan penjelasan dari ketua DPRD Asahan sementara waktu itu ahirnya ribuan masa yang tergabung di KNTI membubarkan diri dan kembali pulang ke Kotamadya Tanjung Balai dengan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Polres Asahan. (Heru)
