Siantar, 1 dari 8 Daerah di Sumut Penerima Penghargaan LPPD 

Gubsu, Edy Rahmayadi saat menyerahkan LPPD kepada Wali Kota Siantar, Hefriansyah.

Siantar, Lintangnews.com | Pemko Siantar bersama 7 Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara (Sumut) menerima penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil validasi tim Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemprovsu atas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dan diterima Wali Kota Hefriansyah, saat upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXlll Tingkat Sumatera Utara (Sumut) di lapangan upacara kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (29/4/2019).

Dalam upacara itu, Edy Rahmayadi bertindak sebagai inspektur upacara (irup) dan diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprovsu.

Gubsu juga membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Disebutkan, Hari Otonomi Daerah tahun ini mengangkat thema ‘Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang Lebih Baik melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif’.

Katanya, perjalanan otonomi daerah pasca reformasi hingga sekarang dapat dikatakan banyak kemajuan yang telah dicapai.

“Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, di mana masyarakat didorong dan diberi kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya,” terang Gubsu.

Lanjutnya, terdapat 3 hal prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dari otonomi daerah. Pertama, otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Otonomi daerah juga telah mampu memberikan nuansa baru dalam sistem pemerintahan daerah, dari sentralistik birokrasi ke arah desentralistik partisipatoris. Tentunya dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua, otonomi daerah telah menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat, serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk turut serta membangun daerahnya.

Ketiga, dengan desentralisasi yang telah berjalan selama ini, maka berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit. Namun menjadi sangat efisien dan responsif.

“Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah. Dengan demikian, berbagai aktivitas ekonomi di daerah dapat tumbuh dengan pesat,” terangnya.

Selanjutnya, Gubsu Edy Rahmayadi menyerahkan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan hasil EKPPD Tahun 2017 terhadap LPPD Tahun 2017. EKPPD Pemprovsu menetapkan deapan kabupaten/kota menerima penghargaan, Kedelapan kabupaten/kota tersebut yaitu Kota Pematangsiantar, Tebingtinggi, Binjai, dan Medan. Kemudian, Kabupaten Deliserdang, Humbang Hasudutan (Humbahas), Asahan dan Samosir.

Turut hadir dalam upacara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah M Hum, Sekretaris Daerah Pemprovsu, Sabrina, para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN. (rel)

.