Siantar, Lintangnews.com | Masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) Kota Siantar, Toga Sehat Sihite tinggal 30 hari, menjelang berakhir pada tanggal 7 Desember 2022.
Namun hingga kini, Wali Kota, Susanti Dewayani tidak atau belum membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk seleksi atau penjaringan Calon Direksi periode 2022-2027.
Ketua Sumut Watch, Daulat Sihombing menilai, sikap Wali Kota itu seakan-akan memberikan kesan cuek dan tidak memiliki sence of crisis atau keperdulian terhadap ratusan karyawan PDPHJ yang menderita, karena tidak gajian dan masa depan yang pasti sejak PDPHJ dipimpin Toga Sihite.
“Berdasarkan sejumlah persoalan yang terungkap ke permukaan seperti pegawai tidak gajian 8 bulan, menejemen perusahaan yang amburadul, pengelolaan kas PDPHJ suka- suka, dugaan keterlibatan Toga Sihite dalam tindak pidana korupsi maupun penggelapan dana kontribusi, serta aksi-aksi demo ratusan karyawan yang tergabung dalam SPM PDPHJ, P4B dan Sumut Watch yang mendesak agar bersangkutan segera dicopot, semestinya telah cukup alasan bagi Susanti untuk segera membentuk Pansel penjaringan Direksi baru PDPHJ,” kata mantan Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri (PN) Medan ini, Selasa (11/8/2022).
Daulat mengkhawatirkan, sikap cuek alias Emang Gue Pikirin (EGP) terhadap kondisi PDPHJ, benar- benar kenyataan yang pahit betapa sesungguhnya Susanti tidak perduli terhadap para karyawan PDPHJ. Sekali pun faktanya mereka adalah pendukung Wali Kota terpilih, Asner Silalahi yang meninggal dunia sebelum dilantik hingga mewariskan kursi Wali Kota kepada Susanti.
Advokat yang juga mantan Tim Advokasi Pasangan Asner Susanti (Pasti) ini, merasa penting untuk mengingatkan agar Wali Kota tidak memanfaatkan situasi PDPHJ yang sedang kacau untuk tiba-tiba mengangkat Direksi yang baru tanpa melalui proses seleksi atau penjaringan, yang dampaknya akan semakin merusak dan menghancurkan eksistensi PDPHJ.
Menurut Daulat, Wali Kota harus benar- benar memiliki komitmen untuk memperbaiki situasi PDPHJ yang hancur berantakan di tangan Toga Sihite, dengan cara segera bentuk Pansel untuk penjaringan Direksi baru PDPHJ yang lebih layak dan bukan berasal dari penganggur alias pencari kerja.
Daulat juga mengingatkan, agar Wali Kota tidak menjaring Direksi PDPHJ berdasarkan kedekatan-kedekatan personal, uang, atau simbol-simbol alumni atau almamater. Namun berorientasi pada penjaringan anggota Direksi yang sungguh-sungguh memiliki konsep dan kemampuan implementasi untuk menyehatkan perusahaan dan menggaji karyawan.
Dia mengaku, mendapat rumor tentang adanya organisasi almamater tertentu yang berupaya ditumpangi Toga untuk upaya mempengaruhi Susanti agar mengangkat kembali sebagai Direksi PDPHJ masa jabatan berikutnya.
“Kita meminta agar Wali Kota tidak menggadaikan PDPHJ dan melupakan situasi 2 ratusan karyawan yang menderita selama kepemimpinan Toga,” tandasnya.
Toga adalah mantan Badan Pengawas PDPHJ kemudian menjadi Direktur Keuangan dan menjadi Plt Dirut PDPHJ. Namun ironinya, ungkap Daulat, justru Toga telah menjadi sumber kesengsaraan bagi 2 ratusan karyawan yang tak jelas kapan gajian, sekaligus juga menjadi sosok yang menghancurkan seluruh struktur dan elemen-elemen organisasi PDPHJ.
Sejak menjadi Direksi, Toga dkk, telah merusak dan mengobok-obok pejabat struktural dari defenitif menjadi percobaan dan dari percobaan menjadi Plt. (Rel)
