Tak Pengaruhi PSU, Kades Marbun Toruan akan ‘Diseret’ ke PN Tarutung Kasus Pelanggaran Pemilu  

Ilustrasi kotak suara KPU.

Humbahas, Lintangnews.com | Kepala Desa (Kades) Marbun Toruan, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) inisial RB yang ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).

Ini terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Humbahas yang terjadi dalam proses penghitungan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa Marbun Toruan beberapa waktu lalu.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Hendri W Pasaribu kepada wartawan, Rabu (16/12/2020) menuturkan, pelaksanaan sidang itu setelah adanya pelimpahaan berkas dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbahas ke PN Tarutung.

Diketahui sidang ini merupakan tindak pidana Pilkada di Humbahas tahun 2020 pertama yang disidangkan. “Untuk Pilkada Humbahas 2020 baru ini kasus pertama lae yang mau disidangkan,” kata Henri melalui chat WhastApp (WA).

Menurut Henri, kasus ini akan digelar paling lama 2 hari kedepan. “Itu kita serahkan ke JPU lae, setelah berkas dinyatakan lengkap utk disidangkan. Kemungkinan 1-2 hari ini lae,” tulis via WA.

Dijelaskan Henri, dugaan tindak pidana Pilkada sebelumnya ditangani oleh penyidik Sentra Penegakkan Hukum Terpadu atau Gakkumdu yang berawal atas temuan Bawaslu Humbahas pada 9 Desember 2020 lalu.

Dalam temuan itu, lanjut Henri, Kades Marbun Toruan telah melakukan pengerusakan surat suara saat proses penghitungan. Ini setelah pihaknya melakukan klarifikasi terhadap Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), pemantau saksi, pengawas TPS dan saksi yang memvideokan tindakan oknum Kades.

Sehingga dari hasil rapat pleno Bawaslu ditemukan adanya pelanggaran pidana Pemilu dan diteruskan ke Sentra Gakkumdu.

“Berdasarkan hasil klarifikasi dari 7 orang KPPS, pemantau, saksi, pengawas TPS, dan saksi yang memvideokan menyatakan dan menyaksikan oknum Kades merusak surat suara yang dibacakan. Dan untuk pengecekan BB surat suara tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh Gakkumdu berdasarkan surat ijin khusus penyitaan dari Pengadilan untuk memastikan perbuatan oknum Kades berdasarkan kesaksian para saksi,” jelas Henri.

Dalam kasus ini, lanjut Henri, Kades Marbun Toruan diduga melakukan pelanggaran Pemilu yang tertuang dalam pasal 178e jo pasal 71 Undang-Undang (UU)  Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam pasal itu menyebutkan, setiap orang dengan yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan atau hasil penghitungan suara.

Pada pasal 71 disebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain atau Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Jadi oknum Kades itu terancam pidana paling singkat 48 bulan penjara dan paling lama 144 bulan, dengan denda sebesar Rp 48 juta paling sedikit atau Rp 144 juta paling banyak,” kata Henri.

Disinggung sanksi terhadap pihak penyelenggara Pemilu, Henri menambahkan, sudah diproses dengan penjatuhan kode etik. “Sudah diproses sesuai etik dan diteruskan ke KPU untuk diberi sanksi. Karena itu kewenangan KPU,” katanya.

Lanjutnya, secara lembaga KPU yang berhak untuk memberi sanksi ke penyelenggara ad hoc jajarannya. Sifatnya Bawaslu meneruskan pelanggaran etik jajaran KPU ke KPU. “Karena dengan perbuatan KPPS, mereka sudah melanggar kode etik,” ujar Henri.

Tanpa Pengaruhi PSU

Dikatakan Henri, terkait kasus tersebut tidak mempengaruhi akan adanya terjadi pelanggaran pemilu pemungutan suara ulang atau disingkat PSU. Sebab, PSU hanya dilakukan terhadap proses jika pada pembukaan kotak suara yang tidak transparan.

“Kalau pembukaan kotak suara sudah sesuai prosedur oleh KPPS. Hanya saja pokok persoalan ada pada saat penghitungan sehingga terjadi perusakan saat proses bukan kepada saat pembukaan kotak suara,” kata Henri mengakhiri. (DS)