Terkait Sejumlah Persoalan di Siantar, DPRD akan Panggil Wali Kota

Salah satu poster Aliansi Masyarakat Anti Korupsi saat berunjuk rasa di kantor DPRD Siantar. (elisbet/LN)

Siantar, Lintangnews.com | Aliansi Masyarakat Anti Korupsi mendesak DPRD Kota Siantar agar menggunakan haknya untuk meminta penjelasan kepada Wali Kota, Hefriansyah terkait sejumlah persoalan di Siantar.

Jefri Pakpahan selaku Kordinator Aksi dalam orasinya menyampaikan apa yang terjadi di Siantar berbanding terbalik dengan visi misi Wali Kota saat ini.

“Baru menjabat sebagai Wali Kota, Hefriansyah telah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Batubara saat itu. Belum lagi kasus korupsi di Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), OTT di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), serta kerugian negara pada penyertaan modal Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS). Ditambah disharmonisasinya hubungan Wali Kota dan Sekda, Budi Utari Siregar yang kini sudah menjadi rahasia umum,” ungkapnya, Kamis (5/9/2019).

Pihaknya menilai masyarakat selaku pemberi mandat merasa dirugikan dengan apa yang terjadi saat ini.

“Karena itu, kami masyarakat yang berkumpul secara sukarela dan independen demi terciptanya kekondusifan dan tegaknya hukum di kota yang tercinta ini. Kami Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Siantar meminta Kepolisian Sumatera Utara (Poldasu) untuk tetap komit mengungkap kasus OTT beberapa bulan yang lalu sampai keakar-akarnya,” terangnya.

Dalam tuntutan aksinya, selain mendesak DPRD Siantar agar menggunakan haknya, Aliansi Masyarakat Anti Korupsi meminta Poldasu untuk segera mengungkap dan menindak tegas aktor dibalik OTT di BPKD Siantar.

“Kami juga memberi dukungan sepenuhnya kepada Polres Siantar untuk menindak tegas pelaku korup di Siantar,” tutupnya.

Menanggapi pengunjuk rasa, sejumlah anggota DPRD Siantar tampak hadir menemui. Ronal Tampubolon, salah satu anggota DPRD Siantar menyebutkan ada 3 poin tuntutan yang disampaikan, namun hanya satu yang berkaitan dengan lembaga DPRD Siantar.

“Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk, kita masih menjabat selama 3 hari. Namun DPRD Siantar dalam waktu dekat melalui Timbul Lingga selaku Ketua DPRD sementara akan mengundang Aliansi Masyarakat Anti Korupsi untuk membicarakan sesuai tuntutan setelah AKD terbentuk,” ucap politisi Hanura Siantar ini.

Ditambahkan Timbul Lingga, walaupun AKD belum terbentuk, namun pihaknya akan menampung aspirasi pengunjuk rasa.

Namun, sambungnya, setelah AKD terbentuk, DPRD Siantar akan menggunakan hak sesuai tuntutan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi.

“Ada tiga hak DPRD Siantar yakni hak menyatakan pendapat, hak angket dan hak interpelasi. Terima kasih atas aspirasinya, ini akan menjadi prioritas DPRD Siantar setelah AKD terbentuk,” ucap Ketua DPC PDI-Perjuangan Siantar ini.

Mendengar penjelasan dari DPRD Siantar, para pengunjuk rasa membubarkan diri secara tertib.

Jefri mengaku akan kembali menuntuk janji DPRD Siantar tersebut. “Kita tunggu sampai selesai AKD,” tutupnya. (Elisbet)