Terkait Usulan Anggaran Belanja Mobil Dinas DPRD, Ini Kata Bappenda Asahan

Asahan, Lintangnews.com | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Asahan tidak pernah menyarankan atau mengusulkan anggaran pembelanjaan mobil dinas wakil Pimpinan DPRD Asahan kepada dinas mana pun, termasuk Seketariat DPRD Asahan sebanyak 3 unit.

Diketahui mobil dinas  wakil pimpinan yang akan dibeli yaitu 1 unit Toyota Fortuner dengan harga sebesar Rp 495 juta, 1 unit mobil double cabin merek Navira Rp 491 juta dan 1 unit mobil mini bus Rp 480 juta bentuk long, dengan total biaya Rp 1,6 miliar lebih di anggaran P-APBD 2019.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Asahan Zainal Arifin Sinaga melalui Sekretaris, Muhammad Syafiq tidak mengetahui kalau Sekretariat DPRD tak mengusulkannya.

“Masa Sekretariat DPRD tidak mengusulkan anggaran pembelanjaan mobil dinas wakil pimpinan DPRD Asahan,” ungkap Muhammad Syafiq melalui telepon seluler, Rabu (9/10/2019).

Dia mengatakan, Bappeda tidak ada hak untuk mengusulkan mobil dinas untuk anggota DPRD Asahan, khususnya wakil pimpinan.

“Itu kan kan sudah ada Sekretariat DPRD mengusulkan apa saja kebutuhan anggota dewan,” ujarnya, sembari mengatakan akan berkoordinasi dengan Kepala Bappeda Asahan terkait anggaran mobil dinas itu.

“Ya begitu pun nanti saya sampikan masalah ini ke pimpinan, kenapa bisa muncul anggaran pembelanjaan mobil dinas,” ujar Syafiq.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Asahan, Rahmad Purwanto melalui Kasi Pidsus, Aji Satrio menilai pembelanjaan mobil dinas sebanyak 3 unit untuk wakil pimpinan DPRD Asahan tanpa ada pengusulan atau perencanaan maka cacat hukum.

Aji Satrio juga mengatakan, apabila ada kerugian negara maka baru bisa diproses sesuai undang-undang. Namun jika hanya kesalahan administrasi, maka tidak bisa dipidana, tetapi memperbaiki administrasinya. (Heru)