Ternyata Retribusi Sampah untuk Perusahaan Besar di Siantar Dinilai Kecil

Suasana rapat kerja DLH Pemko Siantar dengan Komisi III DPRD.

Siantar, Lintangnews.com | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemko Siantar didesak meningkatkan pendapatan dari penerimaan retribusi sampah untuk tahun 2019.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Siantar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 antara pihak DLH dengan komisi III DPRD Siantar, Jumat (10/5/2019).

Ketua Komisi III DPRD Siantar, Hendra Pardede meminta kepada DLH setempat untuk melakukan kajian terhadap Perda retribusi sampah.

“Soal retribusi sampah di Siantar perlu ada kajian, karena sudah tak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan daerah. Pengamatan kami, perusahaan-perusahaan besar di Siantar ada yang masih membayar sebesar Rp 150 ribu per bulan.

Politisi Golkar ini menambahkan, perusahaan besar di Siantar hanya membayar sampah dengan anggaran minim. “Dibuat saja konsultan mengenai potensi persambahan di Siantar,” tandasnya.

Sementara itu, Frengki Boy Saragih selaku Sekretaris Komisi III, sepakat retribusi sampah untuk perusahaan-perusahaan di Siantar memang sangat kecil.

“Kalau bisa soal Perda Retribusi sampah dituntaskan tahun ini. Coba dibuat saja potensi sampah di Siantar, masa segini terus nggak ada peningkatan. Semoga bapak lekas definitif, jangan Pelaksana Tugas (Plt) lagi biar langsung jalan ini,” harap Frengki.

Menanggapi hal itu, Plt Kadis DLH, Dedy Setiawan menerangkan soal Perda Retribusi Nomor 5 Tahun 2011 sedang dalam pengajuan.

“Kemungkinan memang tahun ini. Semua retribusi lah, bukan hanya soal sampah saja. Memang besaran retribusi sampah di perusahaan-perusahaan dan sudah layak diubah,” tutupnya. (elisbet)