Tetap Lanjutkan Pembelian Mobil Dinas, Bupati dan Wabup Humbahas Dinilai Tak Berempati

Ilustrasi.

Humbahas, Lintangnews.com | Divisi Advokasi dan Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara, Irvan Hamdani Hasibuan menilai, Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor dan Wakil Bupati, Oloan Paniaran Nababan tidak memiliki empati pada masyarakat, apabila tetap melanjutkan pembelian mobil dinas yang menghabiskan anggaran Rp 2,6 miliar di tengah wabah Covid-19.

“Sudah jelas ada Peraturan Pemerintah (PP) melakukan recofussing, malah beli mobil. Gak ada empatinya disaat kritis gini,” kata Irvan kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).

Irvan mengatakan, seharusnya anggaran sebesar itu digunakan untuk pemulihan kesehatan, penanggulangan dampak sosial dan pemulihan ekonomi terhadap dampak Covid 19. “Ini malah beli mobil dinas. Masa tak ada empatinya sedikit pun terhadap warganya,” katanya.

Menurutnya, pembelian mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati sah-sah saja, karena sudah diatur dalam perundang-undangan. Namun, di saat pandemi Covid-19 kurang tepat dan tak beretika, apalagi diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pasalnya, banyak berdampak yang dirasakan masyarakat apalagi berpenghasilan harian. “Seharusnya Pemkab Humbahas maupun Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan rasa empatinya terhadap warga. Bukan malah mengajukan pembelian mobil dinas,” sebut Irvan.

Dikatakan Irvan, jika Bupati dan Wakil Bupati memiliki integritas serta empati terhadap warga, seharusnya, sudah membatalkan pengadaan mobil tersebut. “Itu baru kepala daerah yang cerdas,” sebutnya.

Selain itu, Irvan juga menyentil anggota DPRD Humbahas yang terkesan masa bodoh pada persoalan tersebut. Dimana seharusnya melakukan kontrol terhadap pembelian mobil dinas, bukan dengan diam terkesan tidak mau tau.

Apalagi, melihat dari postur pendapatan keuangan daerah Humbahas banyak yang tidak terserap atau terealisasi. “Seharusnya DPRD melihat itu dan peka terhadap kondisi keuangan Humbahas,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati Humbahas melakukan pembelian mobil dinas di tahun anggaran 2021 ini. Pemkab Humbahas mengeluarkan biaya senilai Rp 2,6 miliar yang diambil dari APBD untuk pembelian kendaraan tersebut.

Ini terdiri dari kendaraan dinas Bupati senilai Rp 1.925.000.000 dan Wakil Bupati Rp 750.000.000. SSementara, realisasi pajak di daerah itu tahun 2020 lalu hanya mencapai Rp 9.011.203.725.

Sebelumnya Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Humbahas, Reinward Marpaung kepada wartawan mengatakan, pembelian mobil dinas itu secara aturan sudah diatur.

Namun, ia belum dapat memastikan jenis mobil yang akan dibeli. Akan tetapi dari CC, disebutkannya sesuai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE )adalah 2.800 CC.

“Mobil jabatan kepala daerah maksimal 3.200 CC. Sementara yang ditenderkan melalui LPSE Kabupaten Humbahas adalah 2.800 CC. Kemungkinan besar mobilnya Toyota Land Cruiser Prado. Namun yang mengetahui lebih jelasnya adalah Kabag Umum Setdakab Humbahas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Irma Ardianty Simanungkalit,” ujar Reinward. (DS)