Siantar, Lintangnews.com | Sejak dilantik sebagai Wakil Wali Kota Siantar, pada Rabu (22/2/2017) oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi, Hefriansyah diketahui beberapa kali menggonta-ganti Sekretaris Daerah (Sekda) nya.
Ini mulai dari Reinward Simanjuntak, almarhum Resman Panjaitan dan yang terakhir Budi Utari Siregar.
Yang terjadi dalam 3 tahun belakangan ini, di bawah kepemimpinan Hefriansyah dinilai semakin terungkap ke masyarakat bahwa argumentasi kebijakan publik di Kota Siantar semakin tidak jelas dan tak terukur.
“Mulai dari asesmen sampai penunjukan seorang Sekda, sebenarnya Wali Kota memiliki wilayah penuh dalam diskresinya. Semestinya hal-hal yang menyangkut persoalan ini, harusnya telah selesai ketika penunjukan Budi Utari sebagai Sekda,” sebut Direktur Eksekutif Study Ekonomi dan Pembangunan Demokrasi (SOPo), Kristian Silitonga saat dikonfirmasi, Minggu (29/9/2019).
Menurutnya, publik seharusnya tak disuguhi oleh ketidakcocokan Wali Kota dengan Sekda, karena itu merupakan hal yang personal. “Kalau pun regulasi membuka peluang untuk pergantian Sekda, harusnya Wali Kota beranjak dari hal-hal yang objektif,” ucap pengamat kebijakan publik ini dari seberang telepon.
Melihat gejala kepemimpinan Hefriansyah, ungkap Kristian, salah satu alasan pergantian Sekda Siantar bukan karena persoalan konsolidasi birokrasi, namun disebabkan personal (pribadi).
“Jangan sampai terjadi persoalan personal, diatasi dengan sebuah kebijakan yang mencakup sebuah aturan atau mekanisme yang berlaku. Dan sejauh ini, Wali Kota tidak menjelaskan secara terbuka apa dasar pencopotan Budi Utari sebagai Sekda,” ungkapnya.
Lebih jauh disampaikannya, dirinya tak ingin masuk ke soal setuju atau tidak Sekda diganti. Namun Kristian melihat substansi pergantian Budi Utari tidak jelas. Hefriansyah dinilai cenderung terjebak dalam persoalan personalisasi kebijakan.
Sejumlah persoalan di Siantar di bawah kepemimpinan Hefriansyah selama 3 tahun lebih, sambungnya, semakin menjawab bahwa tidak ada satupun kebijakan yang dinilai betul-betul membawa manfaat signifikan bagi masyarakat Siantar. Kristian membeberkan semua kebijakan Wali Kota cenderung lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.
“Mari kita cek, pastinya cenderung kontroversial. Mulai dari pelantikan Sekda, pembangunan Tugu Sangnaualuh, asesmen yang tidak pernah jelas, dan ditambah terkini tentang pencopotan Sekda. Sehingga dengan kata lain, kebijakan terkini yang penuh kontroversial ini semakin membuktikan Hefriansyah tidak memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup untuk jadi pimpinan,” terangnya.
Bagi Kristian, pergantian Sekda kali ini tidak dipersoalkan siapa yang diganti dan kenapa diganti. Namun lebih kepada apakah pergantian ini sudah berdasarkan peraturan dan mekanisme yang berlaku.
“Memang hak Wali Kota mengganti Sekda nya, namun harus dipaparkan secara terbuka apa alasannya. Apakah menurut Wali Kota kinerja Sekda ini buruk? Kalau buruk yang mana itu, dan sebagainya,” tanyanya sembari menyampaikan, konsistensi Wali Kota dipertanyakan ditengah banyaknya pejabat yang rangkap jabatan.
Ia khawatir di tengah kepemimpinan Hefriansyah dalam mengeluarkan kebijakan yang selalu kontroversial, persoalan sebenarnya bukan pada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Sekda.
“Saya khawatir, dalam tata kelola birokrasi, justru bersumber dari Wali Kota nya sendiri yang tak punya kapabilitas yang cukup. Dengan seringnya gonta ganti pejabat dan Sekda sudah 3 kali dicopot, saya mulai bertanya di dalam pikiran, jangan-jangan masalahnya bukan di Sekda nya, melainkan Wali Kota nya. Sekda sudah berapa kali dicopot, begini-begini sajanya Siantar ini. Karena masalahnya bukan disitu, namun di Wali Kota, sehingga harus diganti,” ujarnya sembari bercanda.
Menurutnya, dengan model kepemimpinan Hefriansyah, siapa pun yang menjadi Sekda nantinya, atau Kepala OPD maupun pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka Siantar tetap begini saja, karena sumber masalah ada di Wali Kota nya. (Elisbet)
