Tujuh OPD di Pemkab Samosir akan Dilebur

Bupati Samosir, Vandiko Gultom memberikan berita acara Ranperda kepada Wakil Ketua DPRD, Nasip Simbolon.

Samosir, Lintangnews.com | Tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dihapus Pemkab Samosir.

Salah satunya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip dan asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali dan tata kerja yang jelas, serta fleksibilitas.

Ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Samosir dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati Samosir atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Senin (14/6/ 2021) kemarin.

Bupati Samosir Vandiko Gultom saat membacakan nota pengantar menyampaikan, dalam Ranperda itu ini akan terdapat 31 perangkat daerah yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat Daerah, 14 Dinas, 3 Badan, 1 Kantor, Rumah Sakit (RS) dan 9 Kecamatan.

Sementara beberapa Dinas atau Badan yang dilebur atau dihapus dijelaskan Vandiko yakni, bidang urusan kepemudaan dan olahraga digabung ke Dinas Pendidikan (Disdik) dengan nomenklatur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Berikutnya, penggabungan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan Dinas Sosial (Dinsos) dengan nomenklatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana digabung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa dengan nomenklatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dihapus.

Bidang urusan komunikasi dan informatika digabung ke Dinas Perhubungan (Dishub) dengan nomenklatur Dishub, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dihapus.

Kemudian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah digabung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan nomenklatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Berlanjut bidang kebudayaan digabung ke Dinas Pariwisata (Dispar) dengan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Sehingga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dihapus.

Selanjutnya, bidang pangan digabung ke Dinas Pertanian (Distan) dengan nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sehingga Dinas Ketahanan Pangan Dihapus.

Bidang perpustakaan diwadahi dalam bentuk UPTD pada Disdik. Sementara bidang  kearsipan digabung ke Sekretariat Daerah yang diwadahi pada bagian di Sekretariat Daerah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah akan dihapus.

Bidang  kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan digabung ke Sekretariat Daerah yang diwadahi pada bagian di Sekretariat Daerah, sehingga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dihapus.

Terakhir, bidang urusan keuangan khususnya pendapatan digabung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, sehingga Badan Pendapatan Daerah dihapus.

“Kami mengharapkan kepada dewan yang terhormat, demi menunjang percepatan pembangunan yang sangat mendesak dan penting, agar Ranperda ini dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Samosir,” pungkas Vandiko.

Usai pembacaan tiga Nota Pengantar Ranperda, pimpinan rapat Wakil Ketua II DPRD, Nasip Simbolon menerima penyerahan ketiga dokumen Ranperda untuk kemudian dibahas bersama dengan OPD terkait.

“DPRD akan segera membahasnya melalui tim atau komisi yang sudah ada. Untuk itu kami berharap, Bupati menugaskan OPD terkait untuk mendapat penjelasan lebih detail atas Ranperda, serta meminta agar OPD membawa dokumen pendukung dan data yang valid,” sebut Nasip menutup rapat paripurna. (Tua)