TWK Legal dan Konstitusional, Setara Institute: BKN dan KPK Segera Ambil Sikap

Ketua Setara Institute, Hendardi.

Jakarta, Lintangnews.com | Ketua Setara Institute, Hendardi menyatakan, Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan TWK sebagai salah satu ukuran pengalihan status kepegawaian adalah legal dan konstitusional.

“TWK legal dan konstitusional, BKN dan KPK segera ambil sikap,” ujar Hendardi dalam keterangan tertulis, Jumat (10/9/2021).

Inisiator Human Security Initiative (HSI) itu juga menyatakan, Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan putusan uji materiil Peraturan KPK Nomor : 1 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 70/PUU-XVII/2019, serta Putusan MK Nomor : 34/PUU-XIX/2021.

“Secara normatif dapat dipahami, bahwa tindakan hukum KPK dan BKN menyelenggarakan TWK sebagai salah satu ukuran pengalihan status kepegawaian adalah legal dan konstitusional,” ujarnya.

Dalam putusan uji materiil tersebut, sergahnya kemudian, MA juga menyebut bahwa TWK absah menjadi salah satu alat ukur obyektif dalam sebuah test ASN maupun pengembangan karir ASN.

“Ihwal tindak lanjut putusan atas hasil TWK KPK, selanjutnya menjadi domain pemerintah,” sebut dia.

Hendardi menegaskan, organ pemerintah yang memiliki kewenangan pengangkatan kepegawaian adalah BKN. Oleh karena itu, BKN dan KPK dapat menjadikan 2 putusan dari MK dan MA sebagai rujukan tindakan administrasi negara lanjutan.

“Dua produk putusan lembaga yudikatif tersebut diharapkan dapat mengakhiri kontroversi TWK yang selama ini melilit KPK,” harapnya.

Di sisi lain, dia menyatakan, bahwa energi publik yang melimpah selanjutnya dapat disalurkan untuk mengawal KPK bekerja mencegah dan memberantas korupsi. Namun demikian, problem implementasi norma, yang oleh sejumlah pihak dianggap melanggar hukum, tetap dapat dipersoalkan melalui jalur yudisial.

“Pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN, selanjutnya dapat saja menempuh jalur yudisial melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah menerima SK pemberhentian yang bersifat individual, konkret dan final, yang merupakan obyek tata usaha negara,” tutupnya.

Perlu diketahui, kontroversi penyelenggaraan TWK ini masih terus berlangsung hingga saat ini. TWK yang digunakan sebagai dasar alih status kepegawaian KPK menjadi ASN itu dinilai sejumlah pihak tidak konstitusional, tidak sesuai ketentuan aturan hukum, soal-soal yang diberikan menyinggung ranah privasi, hingga penetapan pegawai yang tidak lulus dari hasil tersebut. (Edo)