Undang Pembuktian Kualifikasi, Pokja Dinas PUPR Siantar Kalahkan CV Saridho Pratama

Bukti undangan pembuktian kualifikasi pada CV Saridho Pratama.

Siantar, Lintangnews.com | Kelompok Kerja (Pokja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) proyek peningkatan Jalan Sumber Jaya (Blok Gadung) di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba kalahkan CV Saridho Pratama.

Meskipun telah mengundang rekanan CV Saridho Pratama dalam rangka pembuktian kualifikasi.

Adanya yang dinilai janggal mengingat ketika penyedia jasa diundang untuk pembuktian kualifikasi karena sudah lolos dari tahapan evaluasi administrasi, harga dan teknis dibeberkan Direktur CV Saridho Pratama, Enriko Girsang, Selasa (26/11/2019).

“Mereka salah. Menurut mereka proses tender pakai aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sehingga semua proses pelelangan menggunakan sistem yang sudah diatur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui sistem proses pengadaan barang dan jasa di LPSE,” tuding Enriko.

Sehingga tata cara proses pelelangan itu Pokja atau panitia dalam melakukan proses pelelangan barang dan jasa harus sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dengan sistem aplikasi LPSE.

Ternyata Pokja atau panitia melakukan proses pelelangan terhadap paket peningkatan Jalan Sumber Jaya (Blok Gadung) di Kecamatan Siantar Martoba dengan pagu sebesar Rp 2,6 miliar dari APBD Kota Siantar tidak sesuai dengan aturan tersebut.

Daftar verifikasi pembuktian kualifikasi.

“Perusahaan kami CV Saridho Pratama diundang melalui aplikasi LPSE untuk melakukan pembuktian kualifikasi dan pembuktian sudah dilakukan dan dinyatakan lengkap,” sebut Enriko.

Dia menuturkan, pembuktian kualifikasi dilakukan setelah Pokja melakukan tahapan evaluasi teknis. Mirisnya, Pokja mengalahkan CV Saridho Pratama karena evaluasi teknis. Dan melakukan ralat undangan pembuktian kualifikasi melalui email perusahaan, bukan melalui sistim aplikasi LPSE.

Lanjutnya, ketika undangan kualifikasi diterima tidak ada lagi bicara masalah teknis. Besar dugaan Pokja melakukan KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) dengan perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang.

“Dimana perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang, penawarannya mendekati pagu yang sangat jelas tidak terjadi persaingan sehat. Kami akan membawa proses ini ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu),” tukas Enriko.

Namun disayangkan, Ketua Pokja, Addreas Tarigan dan anggota, Deni Sitepu terkait persoalan adanya dugaan KKN dan akan dibawanya kasus itu ke Poldasu enggan menanggapi konfirmasi.

Meskipun konfirmasi yang dilayangkan lintangnews.com melalui pesan WhatsApp (WA) statusnya terkirim dengan tanda ceklis dua. (Zai)