
Deli Serdang, Lintangnews.com | Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 sudah ditentukan.
Pesta demokrasi ini akan menjadi agenda electoral terbesar, rumit dan kompleks dalam sejarah Pemilu di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Karena itu, dibutuhkan komitmen dan integritas yang kuat dari seluruh pihak penyelenggara.
“Kehadiran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Sebagai bagian integral dari sistem keadilan Pemilu. Juga emegang peranan penting yang turut menentukan kesuksesan penegakkan hukum pada penyelenggaraan Pemilu,” kata Wakil Bupati, HM Ali Yusuf Siregar pada launching Sentra Gakkumdu Kabupaten Deli Serdang di Wings Hotel Kualanamu, Kecamatan Batang Kuis, Selasa (13/12/2022).
Sentra Gakkumdu, sebut Wabup, dibentuk guna mengefektifkan koordinasi antara institusi dalam yang terlibat dalam penanganan pelanggaran dalam tahapan-tahapan Pemilu.
Keberadaan Sentra Gakkumdu, harap Ali Yusuf, tidak hanya mampu memberikan keadilan pelanggaran tindak pidana yang terjadi saat Pemilu. Tetapi juga dapat melaksanakan monitoring serta evaluasi terkait penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang telah dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Wabup berpesan agar Sentra Gakkumdu bekerja sesuai harapan bersama, perbanyak diskusi, pelatihan maupun simulasi, terkait penanganan tindak pidana Pemilu.
“Ini agar penanganan tindak pidana pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan efektif dan efisien demi terlaksananya pesta demokrasi yang berkualitas dan bermartabat,” paparnya.
Hadir dalam launching itu, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol I Kadek Hery Cahyadi, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari), Boy Amali, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Deli Serdang, M Ali Sitorus, Kordip OSDM, Aminuddin, Ketua dan perwakilan partai politik (parpol), serta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Deli Serdang.
Wabup turut didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Zainal Abidin Hutagalung, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Miska Gewasari, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Misran Sihaloho, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan lainnya. (Idris)