Wakil Ketua Komisi II DPR Kunker ke Simalungun, Ini Harapan Bupati Radiapoh

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang memberikan cenderamata pada Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga.

Simalungun, Lintangnews.com | Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Simalungun, Pamatang Raya, Senin (18/10/2021).

Kehadiran Junimart disambut Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga bersama Wakil Bupati, Zonny Waldi, Ketua DPRD, Timbul Jaya Sibarani, Kapolres, AKBP Nocolas Dedy Arifianto, mewakili Kajari, Billin Sinaga,  mewakili Dandim 0207/SML, Kapten Inf Bangsawan Harahap dan Sekretaris Daerah (Sekda), Esron Sinaga di kantor Bupati.

Dilanjutkan dengan pertemuan dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Simalungun di Balei Harungguan Djabanten Damanik kantor Bupati Simalungun.

Selain pimpinan OPD, pertemuan itu juga dihadiri Wakil Ketua DPRD, Sarmin Girsang bersama sejumlah anggota dewan, mewakili Lalanwil STR/BPN Sumatera Utara, Abdul Rahim Lubis, para staf ahli Bupati, Ssisten dan Kakan ATR/BPN Simalungun, Jussen Faber Damanik serta para Camat se-Kabupaten Simalungun.

Dalam pertemuan itu, Bupati menyampaikan selamat datang di Simalungun dan mengapreasi kepada Wakil Komisi II yang melakukan kunker reses di Bumi Habonaron Do Bona.

“Semoga ini menjadi berkah buat kita dan menjadi sarana komumikasi yang produktif untuk kemajuan Simalungun,” kata Radiapoh.

Selain itu Bupati juga menyampaikan harapannya kepada para anggota DPR yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, termasuk Simalungun untuk memberikan bantuannya melalui komunikasi dengan Kementerian, membantu merumuskan kebijakan-kebijakan untuk setiap proses pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di seluruh Simalungun.

“Saya juga berharap kepada anggota DPR yang berasal dari Dapil kita, dapat membantu di Kementerian-Kementerian misalnya, untuk membangun Simalungun seperti infrastruktur jalan. Karena kalau mengharapkan dana dari APBD tentu belum mampu untuk mengatasi kerusakan jalan di Simalungun, karena biayanya cukup besar mencapai triliunan rupiah,” sebutnya.

Bupati juga menyampaikan, di Simalungun banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain seperti pertanian dan pariwisata, namun beberapa tahuan terakhir ini mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. “Tetapi semangat kami tidak surut untuk terus melakukan upaya membangun Simalungun,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Radiapoh menyampaikan untuk melakukan perpindahan kantor ATR/BPN Simalungun yang saat ini berada di Kota Siantar ke Pematang Raya.

“Harapan kami tentu di Raya ini akan berdiri pusat-pusat bisnis, industri kedepan, termasuk juga mensentralisasi semua kegiatan pemerintahan di Pematang Raya untuk meningkatkan perkembangan perekonomian di Raya. Kami berharap Kantor ATR/BPN ditempatkan di Kota Raya, untuk lahan sudah disiapkan,” kata Bupati.

Sementara itu, Junimart mengatakan, kunjungannya ke Simalungun merupakan reses sebagai kewajikan setiap anggota DPR. “Jadi setiap anggota DPR wajib turun ke dapil masing-masing. Dan juga wajib mengunjungi Dapil saya,” jelasnya.

Terkait masalah insfrastruktur jalan, politisi PDI-Perjuangan itu mengharapkan kepada Bupati untuk melakukan komunikasi dengan DPR RI. “Kita siap memfasilitasi untuk ketemu dengan pihak Komisi V DPR RI.  Karena kalau kita mengharapkan anggaran Provinsi, tentu juga mempunyai anggaran terbatas, jadi gak tuntas ini, yang bisa buat tuntas hanya dari pusat,” ujarnya.

Selanjutnya Junimart juga mengatakan, akan membawa Komisi V DPR RI turun ke Simalungun untuk melihat kondisi infrastruktur jalan di Simalungun. Junimart mengatakan, selain infrastruktur jalan, tentu menyangkut pertanahan. Menurutnya, masalah pertanahan ini sifatnya sangat sensitif dan tanah itu untuk rakyat.

“Negara tidak mempunyai hak untuk memiliki, tetapi negara mempunyai hak untuk menguasai, kenapa dikuasai, untuk diberikan ke rakyat. Itu filosofinya,” paparnya.

Yang paling krusial, Juniamrt mengatakan, terkait masalah tapal batas antara Siantar-Simalungun. Menurutnya, BPN terkendala untuk melakukan pencermatan dalam rangka batas-batas tanah dikarenakan keterbatas sarana pendukung. Apalagi Simalungun cukup luas wilayahnya, sehingga tidak dapat dilihat begitu saja.

“Jadi alatnya harus drone dan masih banyak alat lain yang harus dilengkapi. Saya harapkan kepada Kakanwil BPN Sumut dan Kakan BPN Simalungun untuk menyurati Kementerian dan tembusannya ke saya, sehingga nantinya disampaikan pada rapat dengan Kementerian,” ucapnya mengakhiri. (Rel/Zai)