Wali Kota Siantar Didesak Berhentikan Plt Dirut PDPHJ, Ini Alasannya

Ketua Perkumpulan Sumut Watch, Daulat Sihombing.

Siantar, Lintangnews.com | Ketua Perkumpulan Sumut Watch, Daulat Sihombing mendesak agar Wali Kota Siantar, Susanti Dewayani segera memberhentikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ), Toga Sihite tanpa harus menunggu berakhirnya masa jabatan tertanggal 7 Desember 2022.

Ini karena Toga dinilai telah menelantarkan nasib ratusan karyawannya dan merusak sistem tata kelola perusahaan.

Menurut mantan Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri (PN) Medan ini, pada pasal 58 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang PDPHJ Kota Siantar, apabila dalam 2 tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja PDPHJ, maka Wali Kota dapat mengganti Direksi.

“Faktanya, Toga sebagai bagian dari Direksi PDPHJ yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 062/1181/XII/WK-Thn 2018 tanggal 07 Desember 2018, sama sekali tidak berprestasi dan tak berkinerja,” sebut Daulat, Senin (26/9/2022).

Sebaliknya justru telah merusak sistem tata kelola perusahaan dengan perilaku menejemen yang sangat buruk, sehingga membuat nasib ratusan karyawan PDPHJ terlunta- lunta dan terkatung- katung, karena tidak pernah menerima gaji secara normal hingga menimbulkan masa depan yang tidak pasti.

Daulat menilai, mundurnya Bambang Wahono dari jabatan Dirut, tertanggal 11 Juni 2021 disusul Imran Simanjuntak sebagai Direktur Pengembangan dan SDM pada bulan April 2022, menjadi bukti bahwa secara tim maupun personal Direksi telah gagal total menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Toga dan Imran merupakan anggota Badan Pengawas PDPHJ tahun 2018-2021. Namun baru menjabat 6 bulan, mereka ‘menyalip’ merebut kursi Direksi.

Sebenarnya menurut Daulat, besar sekali ekspektasi masyakat terhadap ketiga Direksi. Selain karena sosok masih muda, energik dan dianggap belum terkontaminasi dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ini karena diantaranya berprofesi sebagai dosen dan aktivis anti korupsi, anti penindasan dan anti penghisapan.

“Namun naas, ketiga Direksi itu ternyata hanya bualan-bualan dan bulan-bulanan. Jika di masa Benny Sihotang sebagai Dirut kemudian dilanjutkan Didy Cemerlang, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut, karyawan PDPHJ dapat menikmati gaji secara rutin dan tepat waktu setiap bulan berjalan. Namun sejak Direksi baru di bawah Bambang dkk, justru gaji karyawan ngadat dan tak jelas,” tukasnya.

Bulan pertama gaji terlambat puluhan hari, bulan kedua menjadi beberapa minggu, bulan ketiga menjadi satu bulan, bulan keempat menjadi dua bulan, bulan kelima menjadi tiga bulan, bulan keenam menjadi empat bulan. Begitu seterusnya hingga menunggak selama 4 bulan.

Tunggakan 4 bulan ini praktis menambah beban hutang Direksi. Karena di masa Dirut, Setia Siagian, gaji karyawan juga tertunggak 4 bulan. Kata Daulat,  gaji karyawan PDPHJ terus gonjang-ganjing tak mampu dibayar secara normal oleh Direksi hingga saat ini.

Anti Klimaks

Entah berdasarkan pikiran apa, sekitar bulan September 2019, Direksi dan Badan Pengawas kompak mengobok-obok dan mencopot seluruh pejabat struktural PDPHJ dan mendegradasinya menjadi pejabat status percobaan.

Sepertinya ini lah anti klimaks dari prospek menejemen PDPHJ sekaligus menjadi titik awal kegagalan Direksi dalam mengelola PDPHJ. Alih- alih untuk seleksi penempatan ulang pejabat struktural sekaligus perampingan, Direksi pun membuat serangkaian proses uji kompetensi berupa test akademik, pembuatan dan presentasi karya tulis sekitar September 2019.

“Semuanya ternyata hanya akal-akalan. Apa yang disebut penempatan ulang dan pengangkatan kembali pejabat struktural defenitif adalah bulshit atau omong kosong, sebab tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi,” kata Daulat.

Lanjutnya, pencopotan pejabat struktural defenitif PDPHJ menjadi pejabat status percobaan, telah merusak dan melumpuhkan struktur dan organ perusahaan. Dampaknya sitausi perusahaan pun semakin parah tak terkendali. Direksi dan pejabat struktur percobaan hilang wibawa dan hilang kepercayaan. Karyawan tak terkendali, datang suka- suka dan pulang suka- suka.

“Tak jelas lagi siapa mengerjakan apa, apa dikerjakan oleh siapa, siapa bertanggung jawab kepada siapa, siapa yang memimpin siapa dan siapa yang bertanggung jawab untuk apa. Alhasil, pembayaran gaji pun semakin tak pasti,” sebut Daulat.

Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang dimulai Maret 2020, setidaknya setahun karyawan hanya mendapat gaji antara Rp 600 ribu-900 ribu per bulan. Itu pun tak disebut gaji, tetapi bagi hasil. Selain itu, kekurangannya sampai saat ini tak pernah dibayarkan oleh Direksi.

Daulat menambahkan, agar karyawan tidak bergolak, Direksi pun bermain alip cendong. Bulan ini dahulukan pembayaran gaji tenaga harian lepas bagian kebersihan karena rentan mogok kerja, setelah itu gaji penagih dan kepala pasar, kemudian gaji pejabat struktural, terakhir gaji staf admin. Bulan berikutnya dibalik atau dibolak-balik.

“Untuk pembayaran gaji sedapat mungkin harus dirahasiakan. Tujuannya, agar antar divisi tidak saling mengetahui. Pokoknya para pegawai tidak serentak menuntut pembayaran gaji. Begitulah seterusnya hingga saat ini,” kata pria yang berprofesi sebagai Adokat itu.

Daulat mencatat, sepanjang fase perjalanan kepemimpinan Bambang dkk, telah membuat perusahaan ini benar-benar amburadul dan suka-suka. Berdasarkan pasal 58 Perda Nomor 5 Tahun 2014, tim Direksi itu mestinya harus dipecat oleh Wali Kota. Tetapi ternyata tidak, sehingga Bambang dan Imran memilih mengundurkan diri.

Sepeninggal Bambang dan Imran, manejemen perusahaan di bawah Toga sebagai Plt Dirut, semakin liar tak terkendali. Toga sepertinya menikmati Plt Dirut sebagai kekuasaan bukan tanggung jawab. Dimana mengelola perusahaan, menggaji, menempatkan pejabat, menugaskan karyawan, menggunakan uang dan lain-lain semuanya suka- suka alias tanpa aturan.

“Ironinya di tengah derita dan ketidakpastian masa depan ratusan karyawan PDPHJ, Toga masih mampu wara- wiri ke sana-sini, membangun pencitraan, sowan ke pejabat tertentu, entah sebagai Tim Sukses (TS) atau untuk popularitas,” tandas Daulat.

Berdasarkan itu lah, Daulat meminta agar Wali Kota dan Dewan Pengawas yang baru Happy Oukemenis dkk segera memberhentikan Toga sebagai Plt Dirut tanpa menunggu masa jabatan berakhir. Atau setidaknya tidak lagi mengangkatnya sebagai Direksi atau anggota Direksi periode berikutnya.

“Sumut Watch dalam beberapa waktu kedepan akan segera merilis ke publik dan melaporkan pada pihak berwajib tentang dugaan penyalahgunaan jabatan dan dugaan tindak pidana korupsi di PDPH. Termasuk mendesak DPRD Siantar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta keterangan terkait PDPHJ,” kata Daulat. (Rel)