82,5 Persen Warga Tebingtinggi Terdaftar Sebagai Peserta JKN

Wali Kota melalui Pj Sekda, Marapusuk Siregar secara simbolis menyerahkan Kartu Indonesia Sehat pada perwakilan masyarakat.

Tebingtinggi, Lintangnews.com | Sebanyak 140.198 jiwa atau sekitar 82,55 persen dari jumlah penduduk Kota Tebingtinggi sudah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sehingga diharapkan Camat dan Lurah juga dapat berperan aktif dalam menghimpun warga yang belum terdaftar sebagai pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Hal ini disampaikan Wali Kota, Umar Zunaidi Hasibuan diwakili Pj Sekda Marapusuk Siregar saat penyerahan kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini dirangkai dengan penyerahan rompi untuk penarik becak motor (bettor) dan sertifikat akreditasi kepada Puskesmas, Kamis (28/2/2019) di Lapangan Merdeka Tebingtinggi.

Wali Kota dalam amanatnya yang dibacakan Pj Sekda, masih ada lagi sekitar 7 persen warga Tebingtinggi yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Ini harus menjadi catatan kita bersama dan diharapkan tahun 2020 Tebingtinggi sudah bisa mencapai 100 persen. Diharapkan Kepala Lingkungan (Kepling) atau Lurah dan Camat membantu mencari tau warga yang belum terdaftar,” sebut Wali Kota.

Para penarik betor yang menerima rompi.

Menurutnya, kesehatan merupakan masalah yang erat kaitanya dengan manusia dan merupakan kebutuhan hidup setiap insan manusia, untuk itu perlu terlayani dengan baik. Dengan pemberian kartu BPJS Kesehatan ini, Pemko Tebingtinggi dapat memastikan warganya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS.

“Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masyarakatnya. Ini juga bentuk nyata dari program Nawa Cita Presiden RI Jokowi-JK bahwa Pemerintah selalu ada bersama dengan masyarakatnya khususnya dibidang kesehatan,” ujar Wali Kota.

Dikatakan Wali Kota, untuk BPJS Ketenagakerjaan, Pemko Tebingtinggi telah membuat suatu kebijakan, bahwa semua perusahaan atau yang lainnya yang menggunakan tenaga kerja diwajibkan untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk para kontraktor yang bekerja di lembaga pemerintah, jika tidak maka ijinnya tidak akan diberikan.

“Hal itu merupakan suatu bentuk kepedulian Pemko Tebingtinggi terhadap para pekerja di daerah ini,” paparnya.

Pada kegiatan itu diserahkan bantuan 300 baju rompi untuk penarik betor sebagai salah satu upaya tertib lalu lintas. Kemudian penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal seperti pengemudi angkot dan petugas parkir, serta penyerahan sertifikat akreditasi kepada kepala Puskesmas yang telah terakreditasi tahun 2018. (purba)