85 ASN Humbahas Diangkat Pj Kades di Humbahas, Ini Saran Ahli Hukum Tata Negara

Ilustrasi.

Humbahas, Lintangnews.com | Pengangkatan 85 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) menjadi Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) yang hanya sementara untuk mengisi transisi kembali disinggung.

Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas HKBP Nommensen Medan, Janpatar Simamora menyarankan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Domu Lumbangaol dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (PMPDP2A), Elson Sihotang mengikuti aturan dan peraturan berupa surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 4/SE/XI/2019 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat Menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017.

Saran itu disampaikan Janpatar karena melihat Kepala BKD dan Kadis PMDP2A yang membuat keputusan sebelum ditandatangani Bupati Dosmar Banjarnahor tidak sesuai aturan.

“Harus dipahami, bahwa PNS itu jabatan karier dan Kades jabatan politik, maka sebaiknya tidak dicampuradukan demi fokus kinerja,” sebut Janpatar, Senin (19/4/2021).

Sebab menurutnya, jika tidak dilakukan, maka Bupati Dosmar Banjarnahor yang menjadi sasaran publik, karena dianggap tidak mengetahui aturan. Dan akhirnya dengan sendiri keputusan yang dianggap sudah tepat, akan memilih mengikuti aturan yang berlaku.

Selain itu, lanjut Janpatar, secara tingkatan aturan yang berlaku, keputusan surat edaran dan PP lebih tinggi jika pun ada Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengangkatan ASN menjadi Pj Kades.

Karena, hal itu merupakan penafsiran dari Undang-Undang (UU) dan diuji lagi apakaha bertentangan atau jika. “Jika Desa dipimpin orang-orang yang tidak berkompeten, justru menghambat masa depan pembangunan di Desa. Kalau Pj Kades diisi sembarangan, tanpa mempertimbangkan kompetensi, hal ini justru menimbulkan tanda tanya,” tandas Janpatar.

Dia menilai, dalam filosofi membangun agar Desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, seharusnya diisi orang yang betul-betul memiliki pengetahuan cukup mengenai Pemerintahan Desa (Pemdes).

Untuk itu, Janpatar berharap, keputusan yang diambil Dosmar Banjarnahor yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan ASN menjadi Pj Kades atas usulan Kadis PMDP2A harus dikaji ulang. Artinya tidak hanya mementingkan kepentingan satu pihak.

Diberitakan sebelumnya, LSM Pembela Kemerdekaan Rakyat (Pakar) Kabupaten Humbahas menemukan pengangkatan 85 ASN menjadi Pj Kades tidak sesuai aturan.

Ketua LSM Pakar Humbahas, Sudirno Lumban Gaol menyebutkan, seperti ASN di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daereah (BPBD) menjabat Kasubag Keuangan diangkat menjadi Pj Kades Sampean, Kecamatan Dolok Sanggul.

Kemudian, oknum guru ASN di SMP Negeri 2 Pusuk Parlilitan menjadi Pj Kades Sihotang Hasugian Dolok II, Kecamatan Parlilitan.  Selain itu, guru ASN SD juga diangkat menjadi Pj Kades Sanggaran I, Kecaman Sijamapolang. (DS)