Toba, Lintangnews.com | Hari Tani Nasional (HTN)diperingati setiap 24 September menjadi momen bagi para petani yang terhimpun dalam Serikat Tani Toba untuk menyatakan sikap atas permasalahan dan kendala yang dihadapi selama ini.
Hak atas tanah, pertanian, kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas harapan yang disampaikan melalui konferensi pers Serikat Tani Toba di Balige, Jumat (24/9/2021).
“Kami berharap agar Pemkab Toba dapat memperhatikan nasib para petani melalui berbagai kendala yang dihadapi di Desa,” kata Pengurus Serikat Tani (ST) Toba, Sammas Sitorus.
Ketimpangan kepemilikan tanah oleh petani masih menjadi persoalan mendasar yang dialami masyarakat. Pemerintah diharapkan memberikan perlindungan atas upaya masyarakat adat untuk mempertahankan tanah adatnya.
“Kegagalan panen dapat terjadi akibat ketidaksediaan pupuk. Saat kami membutuhkan pupuk untuk pertanian dan harganya pun naik. Petani di Desa Janji Maria mampu membeli pupuk ke Pusri, tettapi bagaimana caranya tolong dibantu agar pertanian kami tidak mengalami kegagalan,” sebut petani Desa Janji Maria, Kecamatan Borbor, Marojahan Sitanggang.
Persoalan lain yang tidak luput dari perhatian Serikat Tani Toba adalah jaminan harga yang belum berpihak dan pengadaan alat-alat pertanian yang tidak tepat sasaran.
Bukan hanya persoalan petani, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan juga tidak terlepas dari perhatian Serikat Tani Toba.Pemkab Toba diharapkan dapat meningkatkan anggaran kesehatan terkait Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) dari APBD untuk program BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta tetap menyediakan anggaran jaminan persalinan (Janpersal) bagi keluarga kurang mampu.
Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) pemerintah, serta kebutuhan dalam menempatkan Bidan Desa di tempat yang dibutuhkan, seperti di Desa Janji Maria.
Selanjutnya, keterbukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang dirasakan para petani masih belum terlaksana.
“Jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Uluan, para petani mengeluh, kartu BPJS Kesehatan tidak bisa kami peroleh. Kami berharap, pemerintah memberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Prosedur sudah kami ikuti, tetapi tidak juga menerima kartu JKN. Apa yang harus kami lakukan agar bisa memiliki kartu BPJS Kesehatan, karena selama ini berobat dengan biaya sendiri,” ungkap Boru Sidabutar, warga Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan.
Sejumlah petani yang hadir juga mengeluhkan sumbangan untuk kebutuhan sekolah yang dinilai membebani orang tua, secara khusus di masa pandemi saat ini.
“Bea siswa atau bantuan paket internet belum tersalur secara merata untuk semua anak didik dari pemerintah agar lebih transparan. Di masa pandemi ini, pengeluaran orang tua meningkat karena harus membeli handphone (HP) dan kuota internet. Akses pendidikan yang berkualitas semakin sulit digapai sampai ke pelosok Desa karena keterbatasan jaringan internet dan ketidak mampuan ekonomi orang tua untuk kebutuhan anak sekolah,” sebut sejumlah petani.
Secara umum, para petani yang hadir menyuarakan keluhan yang sama yakni kelangkaan pupuk. (Tupang)
