Ada Ijin, Warga Bandar Tinggi Desak Tutup Paksa Galian C Milik PT BIM

Salah seorang warga Nagori Bandar Tinggi memegang sepotong karton bertuliskan ‘Abumu adalah Deritaku’ dalam aksi penghadangan truk pengangkut galian C.

Simalungun, Lintangnews.com |  Meski mengantongi izin pertambangan secara resmi, galian C milik PT BIM beralamat Tanjung Kaso, Kabupaten Batubara yang berada di Nagori Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun didesak tutup paksa.

Desakan terhadap Pemkab Simalungun agar menutup secara paksa galian C ini disampaikan tokoh masyarakat Nagori Bandar Tinggi Julianto dan Dadang Setiawan, Selasa (26/2/2019).

“Kami, khususnya warga Huta I dan IX keberatan atas lalu lalangnya truk-truk galian C yang melintas di jalan Nagori Bandar Tinggi. Karena banyak menimbulkan dampak negatif,” ucap Julianto diamini Dadang Setiawan.

Menurut mereka, dampak negatif yang dimaksud, jalan yang dilalui semakin rusak. Juga menimbulkan debu yang cukup tebal di rumah-rumah warga. Termasuk rumah ibadah dan rawan kecelakaan berlalu lintas.

Humas PT BIM milik bermarga Aritonang, Leo melalui telepon selulernya tidak membantah bahwa adanya desakan dari masyarakat Nagori Bandar Tinggi. Dan terkait desakan masyarakat itu menurutnya, sudah dikondusifkannya.

Diakui Leo, aksi penghadangan terhadap  truk pengangkutan hasil galian C oleh masyarakat, karena pihaknya tidak menaati isi perjanjian yang telah dibuat yakni, melakukan penyiraman jalan 3 x 1 hari.

“Sudah, sudah. Saya baru pulang dari sana. Ya mereka terima saja. Hanya saja mereka (masyarakat) kan tidak tau siapa yang bertanggungjawab di lapangan. Dibuat saja lagi kesepakatan,” ucap Leo.

Kesepakatan itu jika pengangkutan bisa beroperasi dari mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. “Saya rasa gak ada yang sampai frontal. Karena mesin pompa kami sedang rusak, sehingga tidak menyirami jalan,” sebut Leo.

Disinggung perolehan WIUP dan IUP galian C yang dikelola apakah sudah sesuai dengan prosedur, yakni sudah mendapatkan surat keterangan kesesuaian tata ruang dari Pemkab Simalungun (Dinas PUPR), Leo memberikan jawaban diplomatis.

“Kita kan membuang tanah (hasil galian C) dari Simalungun ke PT Inalum. Jadi gak mungkin PT Inalum menerima atau membuat kontrak kerjasama jika segala sesuatunya gak beres,” ungkap Leo. (zai)