Amburadul, Penyertaan Modal Ketiga Perusahaan Daerah Pemko Siantar Diminta Ditunda

243
Ilustrasi.

Siantar, Lintangnews.com | Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Siantar tampak menjadi sorotan DPRD Siantar dalam agenda Rapat Kerja Anggaran (RKA) Rancangan APBD 2020 dengan mitra kerja beberapa waktu lalu.

Tak luput, 3 Perusahaan Daerah di Kota Siantar yakni, Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ), Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli menjadi sorotan DPRD Siantar.

Direksi ketiga perusahan daerah ini dinilai tak becus dan terkesan amburadul dalam mengelola perusahaan.

Hal ini disampaikan Ferry Sinamo Angota Komisi II DPRD Siantar saat dikonfirmasi, Senin (18/11/2019).

Politisi PDI Perjuangan ini menceritakan, terkhusus buat PDPHJ tidak ada dibahas soal rencana kerjanya di Komisi II DPRD Siantar beberapa waktu lalu.

“Kemarin kan kita suruh pulang, karena PDPHJ tidak membawa dokumen yang berkaitan dengan pembahasan R-APBD Siantar tahun 2020 yakni Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Padahal kita tunggu sampai pukul 24.00 WIB tidak datang juga,” ungkapnya.

Sementara untuk PD PAUS dan PDAM Tirtauli, lanjut Ferry, tidak menunjukkan program kerja tahun 2020.

“Sehingga kita kecewa dengan ketiga perusahaan daerah ini, apakah mereka tidak siap menunjukkan RKAP nya, atau ada sesuatu yang mereka tutupi. Kan itu tidak rahasia,” ujarnya.

Untuk itu, terangnya, dengan melihat sikap ketiga Direksi Perusahaan Daerah ini, penyertaan modal untuk tahun 2020 perlu dipertimbangkan.

Lebih jauh disampaikannya, dalam rapat kerja beberapa waktu lalu, Direksi PD PAUS mengaku bahwa penyertaan modal digunakan untuk biaya operasional, dan jelas melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017.

“Dalam aturan ini disebut penyertaan modal tidak diperbolehkan untuk membayar operasional seperti membayar telepon atau air. Penyertaan modal itu untuk pengembangan usaha dan hasil dari penyertaan modal baru boleh dipergunakan untuk belanja perusahaan, ” terang Ferry.

Untuk PDPHJ, Ferry menilai perusahaan itu amburadul, pertama karena tidak memiliki program kerja juga saat rapat kerja bersama Komisi II DPRD Siantar. “Untuk program kerja tahun 2019 pun tidak ada ditunjukkan,” ketusnya.

Selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siantar, Ferry menuturkan, penyertaan modal dari APBD yang diharapkan ketiga perusahaan daerah ini akan menjadi pertimbangan.

“Dengan carut marutnya perusahaan ini, seharusnya dipending dulu saja penyertaan modalnya. Baik di PD PAUS, PDPHJ dan PDAM Tirtauli,” ucapnya.

Dalam Banggar nanti, dirinya akan memperjuangkan agar penyertaan modal di ketiga perusahaan daerah itu ditunda.

“Kita sebenarnya berharap, bagaimana penyertaan modal yang diterima ketiga perusahaan daerah ini untuk meringankan beban rakyat, bukan malah menuai masalah. Apalagi pengakuan PD PAUS, bahwa penyertaan modalnya untuk biaya operasional yang jelas dilarang aturan. Sehingga dengan kenyaaltaan yang ada di ketiga perusahaan daerah ini, kita akan berikan rekomendasi untuk dipending. Kalau tidak salah saya, ketiga perusahaan ini semuanya ada sebesar Rp 7 miliar,” tutup Ferry. (Elisbet)