Anggota DPRD Siantar Ini Siap Perjuangkan Persoalan Lahan di Gang Kenali  

Anggota DPRD Siantar, Ferry SP Sinamo saat melakukan pertemuan dengan warga.

Siantar, Lintangnews.com | Anggota DPRD Kota Siantar, Ferry SP Sinamo melakukan pertemuan dengan puluhan warga Gang Kenali, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba terkait persoalan sertifikat tanah yang sampai saat ini belum dimiliki.

Ferry Sinamo dalam kesempatan itu menceritakan kronologi lahan sampai keluarnya 417 lembar sertifikat tanah.

“Ini memang dulu lahan TNI Angkatan Darat dan mendapat pengakuan pemerintah. Tetapi saat Abu Hanifah menjadi Wali Kota yang diteruskan Marim Purba sudah ada duduk bersama antara Pemko Siantar dan TNI-AD. Dengan kesepakatan, Pemko Siantar bersedia mengganti ganti rugi tanah kepada TNI-AD. Karena dulu masyarakat yang tinggal di lokasi ini sudah cukup banyak, tidak mungkin lagi digusur,” terangnya, Rabu (18/12/2019).

Pada waktu itu, disepakati boleh dikeluarkan sertifikat, namun dengan catatan harus yang memiliki rumah. “Dulunya dibayar Rp 950 per meter, dan diurut sertifikat lalu keluar lah seluruhnya 417 lembar sertifikat. Dulu diukur berapa luas rumah, ini lah yang dibayar ke dinas terkait,” ujarnya.

Dulu, sambung Ferry, jika lahan yang dimilikinya kosong belum diberikan ganti rugi sebelum adanya penyerahan dari TNI-AD ke Pemko Siantar. “Itu lah dulu kesepakatannya,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Siantar ini.

Hanya saja, menurut Ferry, sampai sekarang belum ada lagi dikeluarkan sertifikat ditambah 417 sertifikat yang sebelumnya. “Akhirnya tidak lagi sertifikat baru padahal sudah diajukan dengan pembangun rumah, akibat tidak ditindak lanjutinya soal kesepakatan sebelumnya. Belum final tanggung jawab Pemko Siantar ke TNI-AD,” sebutnya.

Selaku anggota DPRD Siantar dari PDI Perjuangan yang merupakan pemegang kursi terbanyak, sehingga besar kemungkinan hal ini dapat teratasi.

“Ini sedikit lagi, jika disini kurang mampu maka kita akan mohon ke Ketua DPRD Sumut yang merupakan kader PDI-Perjuangan. Namun jika tidak mampu, kita akan ke Ketua DPR RI, Puan Maharani yang juga merupakan kader PDI-Perjuangan,” katanya.

Lanjutnya, dalam perjuangan lahan ini, hanya tinggal satu langkah yang ditempuh yakni Wali Kota Siantar harus dari PDI-Perjuangan.

Diakuinya, pertemuan ini diawali dari aspirasi yang disampaikan warga di lokasi Gang Kenali.

“Disini lah tugas kami anggota DPRD Siantar untuk menampung aspirasi masyarakat dan diteruskan ke pemerintah,” ujar pria yang akrab disebut Ahok Siantar ini.

Selaku anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Siantar, dirinya siap menampung aspirasi bersama rekannya se fraksinya.

Selain persoalan lahan, berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari persoalan infrastruktur, truk pengangjutan sampah, bantuan UKM, serta bantuan raskin, BPJS dan penerangan lampu jalan

Dijelaskan Ferry, pada waktu reses yang dilakukannya beberapa waktu lalu, sejumlah aspirasi telah disampaikan masyarakat.

Salah seorang warga, Boru Manullang minta keseriusan Ferry dalam memperjuangkan persoalan sertifikat tanah ini.  “Tolonglah kami rakyat ini, untuk persoalan yang kami sampaikan. Terima kasih atas kepedulian ini dan bantu kami” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Ferry menegaskan, agar pertemuan ini tidak hanya dilakukan sekali saja, namun akan ada pertemuan. Selanjutnya dia meminta agar nama kepengurusan kelompok dalam memperjuangkan persoalan ini segera diserahkan pada dirinya. (Elisbet)