Belum Disahkan Kemenhut, Ratusan Hektar Lahan di Sitahoan Layak Diusut Sejarahnya

173
Peta Sitahoan dan bukti tidak adanya pengesahan dari Kemenhut, namun lahan itu sudah dikelola dan sejumlah pengusaha disebut ada menerima ganti rugi dari program pemerintah.

Simalungun, Lintangnews.com | Sejarah dari ratusan hektar lahan dekat hutan di Sitahoan, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, yang sudah dikelola sejumlah oknum masyarakat patut diusut.

“Sejarahnya perlu kalian kejar. Kenapa sekarang bisa dikelola sejumlah oknum masyarakat? Memang sudah lama disebut enclave. Tapi, harus ada juga persetujuan Kemenhut bahwa lahan itu di luar kawasan hutan,” ungkap sumber, Kamis (14/11/2019).

Selain itu, terkait luas lahan yang disebut enclave berada di luar kawasan hutan Sibatuloteng dan kini dikelola sejumlah oknum masyarakat juga harus diungkap. Ini termasuk hutan Sibatuloteng saat ini berapa luas.

“Jangan sampai kawasan hutan dicaplok. Karena, enclave berdekatan dengan kawasan hutan,” papar sumber.

Diketahui, peta hasil tata batas defenitif sebagian kawasan hutan Sibatuloteng dengan enclave Sitahoan dengan skala 1: 25000 telah terbit tanpa tanggal, bulan dan tahun pengesahan serta ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Harlen Purba atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kemudian, peta itu ditandatangani tim terdiri dari Kabag Tapem Pemkab Simalungun, Ronald S Tambun, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Simalungun Eduard Hutabarat, Kepala Bappeda Simalungun Sarimuda Purba dan James A Siahaan selaku Camat Girsang Sipangan Bolon.

Selanjutnya Kepala BPKH Wilayah I, Rahman Panjaitan, Kepala BPDAS HL Sei Wampu Ular, Heru Winarta, Efendi Pane selaku Kabid Penatagunaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Sumut dan Kepala KPH Wilayah II Siantar, Djonner Sipahutar.

Ronald Tambun, saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Kamis (14/11/2019) sekira pukul 15.36 WIB terkait enclave lahan masyarakat menilai, harus ada persetujuan dari Kementrian Kehutanan (Kemenhut).

“Apanya masyarakat itu. Tapi harus ada persetujuan Kemenhut. Itu makanya disampaikan ke Kemenhut,” jelasnya.

Saat ditanya, siapa masyarakat dan apakah sudah ada persetujuan, Ronald menyatakan, tidak mengetahuinya.

“Gak monitor lagi situasinya. Itu dari Kemenhut susunan timnya. Karena, hanya mengurusi tanahnya berlokasi di Simalungun dan yang mengecek titik koordinatnya pihak Kemenhut ,” paparnya.

Mengenai tujuannya, Ronald menjelaskan, enclave tanah masyarakat di tengah hutan dan sejauh itu dimohonkan kepada Kemenhut untuk asli tidak masuk kawasan hutan (enclave)

“Kalau siapa masyarakatnya, turun nanti Kemenhut untuk memverifikasi. Ini ergantung kondisi data autentik masyarakat dan persetujuan Kemenhut,” jelasnya sembari menyampaikan bukan otoritasnya lagi.

Kepala UPT KPH (Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan) Wilayah II Siantar, Djonner Efendi Sipahutar menyampaikan, ada dimohonkan ke Kemenhut terkait lahan di Huta Sitahoan, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun.

“Apakah Bapak tdk terlalu tendensius mengatakan saya ada bermain di disitu ?? Kepala seksi sy sdh nanggapi Bapak. Dan perlu Bapak tahu kewenangan melakukan tata batas kawasan hutan merupakan kewenangan di Menteri LHK cq Balai Pemantapan Kawasan hutan. Namun dalam pelaksanaan tata batas tsb setelah dapat persetujuan dari Menteri dibentuk tim dgn melibatkan banyak instansi dan KPH hanya salah satu anggota dari Tim tsb. Silahkan Bapak menulis sesuai info yg disampaikan oleh Kasi saya tetapi jangan menjust orang bermain klu tdk sesuai keinginan Bapak. Karena klu sdh begitu Bapak berpotensi mencemarkan nama baik orang. Tks,” tulis WhatsApp (WA) Djonner Efendi. (Zai)