Berdalih Minta Rekomendasi 6 ASN, DPRD Siantar Curiga Itu Hanya Pintu Masuk Melantik 70 Orang

Wali Kota Siantar, Hefriansyah.

Siantar, Lintangnews.com | Salah seorang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Siantar yang enggan namanya disebut, mengaku mulai risau dengan dengan surat edaran Wali Kota tentang evaluasi kompetensi.

IKLAN

“Khawatir lah bang, apalagi sudah diminta mempersiapkan diri. Kalau non job pula nanti, gawat lah,” katanya, Jumat (7/8/2020).

Seperti diketahui, Wali Kota, Hefriansyah mengeluarkan surat tentang evaluasi kompetensi jabatan di lingkungan Pemko Siantar. Surat tertanggal 27 Juli 2020 ini menerangkan dalam rangka evaluasi kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

“Sebagaimana yang tercakup dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 132 ayat 1 dan 2, dimana para pejabat JPT Pratama harus memenuhi syarat standar kompetensi jabatan,” kata Hefriansyah dalam surat itu.

Dalam hal ini, Hefriansyah meminta kepada para Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Dinas (Kadis) dan Kepala Badan (Kaban) Pemko Siantar agar mempersiapkan diri.

Tidak lama berselang, dari informasi dihimpun, Wali Kota, Hefriansyah meminta rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk jabatan Sekretaris DPRD Siantar dan 6 orang ASN yang sebelumnya mendapat rekomendasi untuk dikembalikan ke jabatannya yakni, Leonardo Simanjuntak dan sejumlah ASN lainnya.

“Ini lah yang diminta rekomendasi, hanya saja beredar luas di kalangan masyarakat, Wali Kota akan melantik 70 orang pejabat eselon II dan eselon III. Kita khawatir rekomendasi Sekretaris DPRD dan pengembalian 5 ASN merupakan pintu masuk untuk melantik ke 70 ASN tersebut,” ucap Ferry SP Sinamo selaku anggota DPRD Siantar.

Terkait hal itu, pada pertemuan dengan KASN, DPRD menyarankan agar tidak ada lagi pelantikan di Pemko Siantar. Apalagi mengingat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilakukan pada bulan Desember nanti.

“Pada Undang-Undang (UU) Pilkada kan jelas disebutkan, 6 bulan sebelum penetapan agar tidak ada pelantikan. Maka hak Wali Kota hanya pada Januari kemarin. Jadi Hefriansyah bukan meminta rekomendasi untuk 70 orang, namun 6 ASN yakni, 1 untuk Sekwan dan 5 ASN yang diberhentikan pada Januari lalu. Jadi yang kita tanya pada KASN siapa yang bertanggungjawab jika melebihi 6 orang yang dilantik,” terang politisi PDI-Perjuangan ini.

Lanjut Wakil Ketua Komisi II DPRD Siantar, kecurigaan pihaknya, Wali Kota akan melantik lebih dari 6 orang. Ini mengingat surat edaran Wali Kota yang terbit pada 27 Juli lalu.

“Berdasarkan surat edaran Wali Kota itu lah makanya kita mendatangi KASN dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Apalagi surat itu sudah masuk ke seluruh OPD termasuk di Sekretariat DPRD,” ucap anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Ditambahkan, dalam keputusan DPRD Siantar tentang persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019 menjadi Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, tertuang salah satu poin tentang larangan lelang jabatan.

“Pada poin no 86, disampaikan kepada Pemko Siantar supaya tidak melakukan lelang jabatan pada tahun ini. Mengingat banyaknya rekomendasi KASN yang belum dilaksanakan,” tandasnya. (Elisbet)

IKLAN