Bimtek Penggunaan Anggaran Kelurahan, Ini Arahan Wali Kota Tebingtinggi

Pj Sekdako Tebingtinggi, Marapusuk Siregar saat membacakan arahan Wali Kota Tebingtinggi.

Tebingtinggi, Lintangnews.com | Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan diwakili Pj Sekdak, Marapusuk Siregar membuka resmi bimbingan teknik (bimtek) penggunaan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran (TA) 2019.

Bimtek yang diselenggaran Badan Kepegawai Daerah (BKD) Pemko Tebingtinggi itu diikuti para Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara, Senin (1/4/2019) di Gedung Balai Kartini Jalan Gunung Lauser, dengan narasumber  Edi Usman Sutan Marajo dari Politeknik Medan.

Wali Kota dalam arahanya menyampaikan, bimtek ini penting mengingat penggunaan anggaran yang disalurkan melalui Kelurahan ada aturan penggunaan yang sudah diatur dalam peraturan. Dimana prinsipnya untuk kepentingan masyarakat.

“Dalam anggaran itu penggunaannya dapat dilakukan di antaranya, untuk pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan serta pengembangan di lingkungan masyarakat, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung,” sebutnya.

Umat Zunaidi menuturkan, bimtek itu penting agar para pengguna anggaran dan segenap perangkatnya mengerti dan memahami secara jelas, bahwa dana dimaksud diperuntukan dan dipergunakan sesuai dengan aturannya atau tidak sembarangan.

Wali Kota berharap, dana bantuan Kelurahan yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat. Artinya, sesuai dengan peraturannya dan tidak mengada-ada, sehingga semua perangkatnya harus kerjasama serta senantiasa solid dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Wali Kota juga mengingatkan dalam penggunaan dana Kelurahan tidak perlu ragu-ragu dengan perangkat yang sudah ditetapkan. Menurut Umar Zunaidi, kuncinya dalam penggunaannya tidak keluar dari ketentuan yang berlaku, dan secara teknis nantinya akan dijelaskan secara rinci oleh narasumber.

“Kami memahami timbulnya keraguan, karena banyaknya kasus bantuan dana desa yang tersandung hukum. Itu memang penggunaannya dilakukan di luar ketentuan, seperti studi tour atau studi banding yang semestinya tidak dilakukan. Kami berharap, hal-hal semacam ini tidak dilakukan di Tebingtinggi. Manfaatkan lah bimtek dengan sebaiknya, pedomani peraturan yang berlaku. (purba)