Dikabarkan Jadi Tersangka OTT Pungli, Ponsel Kepala BPKAD Siantar Tidak Aktif

Adiaksa Purba selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemko Siantar.

Siantar, Lintangnews.com | Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim Tipikor Polda Sumatera Utara (Poldasu) di kantornya, pada Kamis (11/7/2019) lalu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Siantar, Adiaksa Purba dikabarkan telah ditetapkan jadi tersangka.

Guna memastikan kebenaran kabar tersebut, lintangnews.com mencoba menghubungi Telepon Seluler (Ponsel) Adiaksa. Sayangnya, saat akan dikonfirmasi pada Minggu (14/7/2019) sore, Ponselnya tidak aktif atau tak dapat dihubungi.

Padahal, saat dihubungi pada Jumat (12/7/2019) kemarin, Adiaksa masih sempat mengangkat telepon dari lintangnews.com. Ia menuturkan sedang di Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Lagi di LAN aku,” ujarnya dari seberang telepon.

Sebelumnya, informasi dikutip dari SimadaNews, penyidik Tipikor Ditkrimsus Poldasu audah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pungli upah pungut pajak 2019.

Kasubdit III Krimsus Poldasu, Kompol Roman Alhaz ketika dikonfirmasi wartawan, Minggu (14/7/2019) siang, menyebutkan, pihaknya sebelumnya hanya menetapkan status tersangka terhadap Bendahara Pengeluaran BPKAD Siantar berinisial EZ.

Sedangkan 15 pegawai lainnya yang sempat dibawa ke Mapolda Sumut, setelah dilakukan pemeriksaan intensif dipulangkan ke Siantar.

Kemudian dilakukan pengembangan kasus, sehingga penyidik menetapkan Kepala BPKAD Siantar juga sudah ditetapkan menjadi tersangka.

“Kalau dari 16 orang yang kita bawa dari Siantar, hanya satu orang ditetapkan sebagai tersangka yakni EZ. Selanjutnya, Kepala BPKAD, AP, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang sedang dilakukan pemeriksaan intensif,” kata Kompol Roman.

Terpisah, Kanit IV Kasubdit III Tipidkor Ditkrimsus, Kompol Hartono, menambahkan, OTT yang dilakukan di Kota Siantar, berkat kerja keras Krimsus yang menerima informasi yang terpercaya terkait pemotongan sebanyak 15 persen bagi penerima intensif tentang pemungutan pajak daerah milik anggota BPKAD triwulan II tahun 2019. (Elisbet/red)