Direspon Kapolres Simalungun, 6 Mobil Dinas Ditarik dari Anggota Dewan

Mobil dinas merek Pajero yang dipakai Julius Silalahi selama lebih kurang 7 tahun saat ditarik.

Simalungun, Lintangnews.com | Usai mendapat respon dan konfirmasi dari, Kapolres Simalungun, AKBP Marudut Liberty Panjaitan mengenai temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, sebanyak 6 unit mobil dinas telah dikembalikan dan ditarik pihak Sekretariat DPRD Simalungun, Kamis (24/4/2019).

“Iya, sudah ada dipulangkan dan ditarik 6 unit mobil dinas,” kata Sekretaris DPRD Simalungun, SML Simangunsong saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/4/2019).

Keenam unit mobil yang dikembalikan dan ditarik di antaranya jenis Mitsubishi Pajero warna putih serta hitam, Daihatsu Innova dan Fortuner warna abu-abu.

“Semalam sudah dikembalikan. Dan hari ini ada juga yang ditarik. Pajero warna putih, Innova dan Fortuner warna hitam,” kata mantan Kepala BKKBN Pemkab Simalungun ini.

Diketahui, mobil jenis Fortuner warna abu-abu itu dengan nomor polisi (nopol) BK 1005 T, 2 unit Mitsubishi jenis Pajero warna putih nopol BK 1345 T dan BK 1091 T. Selanjutnya Pajero warna hitam nopol BK 1258 T dan BK 1054 T.

“Kemudian Innova nopol BK 1253 T dan BK 1250 T. Sementara Terios yang masih ada sama pimpinan itu biaya operasionalnya tanggung sendiri,” papar SML Simangunsong.

Selain itu, dari 4 unit mobil Pajero, nopol BK 1054, BK 1258 T dan BK 1345 T warna putih harus diderek. “Karena gak bisa hidup, jadi terpaksa diderek untuk dibawa ke bengkel. Kalau Innova sudah ditarik, sekarang disimpan di gudang,” kata SML Simangunsong.

Diketahui, 1 unit mobil Pajero warna hitam nopol BK 1054 T selama ini berada di tangan Wakil Ketua DPRD Simalungun periode 2009-2014, Julius Silalahi. Mobil diderek langsung dari rumahnya supaya dibawa ke bengkel, karena tak bisa hidup lagi.

Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Simalungun terancam ‘terseret’ ke ranah hukum dan masuk penjara dipicu temuan gaji dan tunjangan transport.

Sebelumnya, Kapolres Simalungun, AKBP Marudut Liberty Panjaitan telah memerintahkan Kasat Reskrim, AKP Ruzi Gusman untuk melayangkan surat panggilan.

“Siapa yang tak mau mengembalikan? Bagi yang tak mengembalikan, hukum berbicara dan sudah saya perintahkan supaya dilayangkan surat panggilan,” tegas, AKBP Marudut saat ditemui wartawan, Senin (22/4/2019).

Surat panggilan itu disampaikan melalui Sekretariat DPRD Simalungun dan merupakan tindak lanjut dari temuan BPK RI Perwakilan Sumut.

“Panggilan sudah dibuat. Nanti disampaikan melalui Sekretariat DPRD Simalungun. Karena temuan BPK itu sebagai bukti,” jelas perwira dua melati di pundaknya.

Sementara bagi anggota DPRD Simalungun yang tak mengembalikan dengan alasan bukan sebagai pengelola anggaran, tak tertutup kemungkinan masuk ke dalam sel

“Bagi yang tak mengembalikan, baguslah. Supaya itu jalannya ke sel. Tak ada alasan bukan sebagai pengelola anggaran,” kata Kapolres.

Diketahui, dengan adanya temuan BPK RI Perwakilan Sumut terhadap gaji, masing-masing anggota DPRD Simalungun harus mengembalikan sebesar Rp 60 -70 juta.

“Sebelum tahapan pleno di tingkat Kabupaten berakhir, harus semua sudah mengembalikan. Jangan seperti tahun lalu, ketika perjalanan dinas menjadi temuan tak mau mengembalikan. Begitu dipanggil, barulah mengembalikan,” papar Kapolres mengakhiri. (zai)