Dokumen Penghitungan Suara Versi Pemkab Humbahas ‘Bocor’ di Medsos

Perolehan suara versi Desk Pilkada Kabupaten Humbahas beredar di media sosial.

Humbahas, Lintangnews.com | Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, dokumen penghitungan suara yang dihimpun oleh Desk Pilkada Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Tonny Sihombing bocor di media sosial (medsos).

Dokumen itu menghimpun perolehan suara pasangan calon Dosmar Banjarnahor-Oloan Paniaran Nababan (Dosmar-Oloan) dan kolom kosong.

Dari pantauan wartawan menyebutkan, dalam dokumen yang bocor itu berupa tampilan power point. Berisi tentang angka suara Calon petahana dan kolom kosong.

Ada pun tampilan itu, Dosmar-Oloan memperoleh 51,737 suara atau 52.40 persen. Sedangkan lawannya kolom kosong memperoleh 46,996 suara atau 47.60 persen.

Selain itu, terdapat angka 98,733 suara sah, 1584 suara tidak sah, dan angka 100,317 pada jumlah suara.

Kemudian, terdapat angka 128,683 pada jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) dan terdapat angka 77,96 persen dalam jumlah presentase partisipasi pemilih. Selain itu, terdapat informasi angka suara pada paslon, juga angka suara di 10 Kecamatan.

Kemudian, dalam slide tertulis rekapitulasi hasil sementara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan pantauan tim monitoring dan pelaporan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan tahun 2020 (Desk Pilkada) tertanggal 9 Desember 2020 dengan pukul 17.30 WIB.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Hotman Hutasoit enggan menjelaskan. ” No Coment boss,” ujar Hotman di kantornya, Jumat (18/12/2020).

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Henri W Pasaribu mengaku, sudah memantau beredarnya foto lembaran hasil Desk Pilkada versi Pemkab Humbahas.

Dan tersebarnya desk Pilkada versi Pemkab Humbahas itu, Henri tidak mau banyak berkomentar. Namun, sudah memanggil dan mengklarifikasi hal itu kepada Kadis Kominfo, Hotman Hutasoit.

“Kita sudah pantau dan saat ini masih dalam penelusuran sementara. Dan sudah memanggil Kadis Kominfo untuk mengklarifikasi dengan memperkuat hasil penelusuran,” kata Henri.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Humbahas, Bresman Sianturi menyayangkan bocornya dokumen Desk Pilkada versi pemerintah setempat.

Menurut dia, semestinya hasil Desk Pilkada itu merupakan dokumen yang hanya menjadi konsumsi di pemerintahaan, bukan untuk dipublikasikan.

Politisi Partai Demokrat ini berharap, Bawaslu Humbahas menelusuri keabsahaan dokumen tersebut. Sebab, ia menilai, pemerintah dalam hal ini terkesan tidak mau tau dikarenakan sudah ditanyakan pada Sekda, Tonny Sihombing.

“Sudah saya hubungi Sekda begitu muncul. Saya sampaikan, apa tidak terlalu maju kalian membuat seperti itu, jawaban Sekda, bukan kami yang menayangkan karena banyak orang saat Desk Pilkada, ada polisi. Jadi kita mendukung Bawaslu untuk menelusuri, bagaimana keabsahaan desk Pilkada itu. Siapa sumber pertamanya dan ini perlu,” ucap Bresman. (DS)