Dua Fraksi DPRD Taput WO Akibat Tak Adanya Ruang Pembahasan PP Nomor 12 Tahun 2019

Rapat pembahasan yang berlangsung di DPRD Taput, Selasa (19/1/2021).

Taput, Lintangnews.com | Panasnya suhu politik dalam pembahasan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menjadi Peraturan Daerah (Perda) di gedung DPRD Tapanuli Utara (Taput) antara pihak legislatif dengan eksekutif cukup mendapat perhatian dari media, Selasa (19/1/2021).

Dalam pembahasan itu, 2 Fraksi melakukan aksi walk out (WO). Ini karena tidak adanya kesepahaman antara pimpinan sidang terkait tidak dianulirnya permohonan kedua Fraksi.

Ada pun Fraksi yang melakukan WO adalah Fraksi Hanura dan Fraksi Garda Pembangunan. Ini diawali penyampaian Tota Situmeang dari Fraksi Hanura, jika mereka tidak mau terlibat dalam pembahasan penentuan Perkada menjadi Perda. Dia juga menyampaikan, agar anggota dewan dari Fraksi Hanura segera keluar dari ruang rapat.

“Kami dari Fraksi Hanura memohon kepada pimpinan rapat agar kiranya bisa memberikan ruang waktu sebentar sekitar 15 menit untuk kembali melakukan pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 90 dan 91. Jadi harapan kami agar pimpinan bisa mengerti dan menganulirnya,” ucap Toto.

Lanjutnya, jika pimpinan sidang juga masih bersekukuh dan tetap tidak mau memberikan ruang waktu bagi mereka, maka siap mengambil sikap dengan tegas nyatakan untuk mundur dan tidak mau terlibat dari rapat itu.

Kemudian ini dilanjutkan Dapot Hutabarat yang juga menyampaikan, agar anggota dewan dari Fraksi Garda Pembangunan supaya WO.

Politisi dari Partai Demokrat itu sempat diberikan penjelasan oleh pimpinan rapat agar tidak ikut WO.

“Fraksi kami juga tidak mau ikut terlibat dalam rapat pembahasan ini. Tetapi kami mencintai Kabupaten Taput,” ujar Dapot. (Pembela)