Simalungun, Lintangnews.com | Ratusan guru mengatasnamakan Forum Guru Honor Simalungun (FGHS) menuding Bupati Simalungun, JR Saragih adalah manusia penindas honorer.
Tudingan tersebut dipertontonkan, Jumat (28/2/2020).
Dikutip dari siaran langsung media sosial (medsos) Facebook, persolan guru honorer di Simalungun terindikasi tak kunjung teratasi. Dan disinyalir jadi ajang perlakuan pungutan liar (pungli).
Dalam orasinya, Ketua FGHS, Ganda Armando Silalahi mengatakan, JR Saragih selaku Bupati tidak cocok sebagai pemimpin. Itu karena tidak pernah peduli dengan nasib guru honorer.
“Lihatlah wajah wajah kami pak JR Saragih. Kenapa engkau menindas kami. Keluarkan perpanjangan Surat Keputusan (SK). Dan batalkan pengurangan guru PTT dengan alasan keterbatasan anggaran,” teriak Ganda Armando.
Terpisah. Rizal Saragih selaku Asisten I Pemkab Simalungun mengatakan, dirinya hanya diperintah untuk menerima pengunjuk rasa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut.
“Saya hanya diperintah untuk menerima pengunjuk rasa. Saya akan sampaikan kepada Bupati aspirasi yang kalian sampaikan. Bupati sedang ke luar kota,” ucap Rizal Saragih.
Di tempat lain. Sekretaris Dinas Pendidikan Simalungun, Parsaulian Sinaga membenarkan adanya pengurangan terhadap guru honorer. Yakni sekitar 600 an orang dari 1800 an guru honorer.
“Memang ada pengurangan sekitar 600 orang dari 1800 orang. APBD regulasinya. Mekanismenya pengurangan persekolah. Jadi untuk mencari yang 600 itu kita lihat dari jumlah guru PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT),” katanya.
Dikatakan, Pemkab Simalungun tidak pernah hutang gaji guru honorer. “Gaji semua sudah. Gak ada yang tidak. Tolong dibuktikan. Bawa aja rekeningnya. Karena kita bayar transfer,” katanya.
Menurutnya, pembayaran honorer guru PTT Pemkab Simalungun tidak pernah membayar tunai. Dan Pemkab Simalungun akan membayarkan gaji bulan Januari dan Februari 2020.
“Tidak ada bayar tunai. Semua transfer rekening. Akan dibayar dari Januari dan Februari. Kalau tidak dari dana PTT, dari dana BOS. Nanti kami kordinasikan dengan kepala sekolahnya,” kata Parsaulian.
Menurutnya, diduga atas persetujuan JR Saragih melalui Kadis Pendidikan, Elpiani Sitepu yang saat didatangi ratusan guru honor yang tidak mendapatkan perpanjangan SK/SPT (Surat Perintah Tugas).
“Suka tidak suka memang pengurangan. Kita Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini. Biaya kesana Rp 60 miliar. Semua harus pengurangan dan menyesuaikan. Kan gak mungkin satu program berjalan, program lain tidak,” cibirnya.
Cibiran mantan Plt Kadis Pendidikan itu dibantah sejumlah guru honorer. “Gak ada alasan kosong keuangan. Buktinya ada guru PTT baru,” ungkap mereka.
Menurut mereka, pemberhentian terhadap para guru honorer terindikasi demi kepentingan. Itu karena di Kecamatan Panombeian Panei ada 1 orang guru PTT diterbitkan SK setelah pihak dinas dimop atau diancam preman.
“Pendistribusian SK/SPT sepertinya demi kepentingan. Sebab di Kecamatan Panombean Panei ada SK/SPT diterbitkan setelah pihak dinas digertak preman. Dan ada juga calo SK/SPT disana,” tukas mereka. (Zai)
