HBB Minta Kejari Siantar Hentikan Penuntutan Kasus Penistaan Agama Terhadap 4 Nakes

Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul.

Medan, Lintangnews.com | Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar menghentikan penuntutan terhadap perkara yang disangkakan terhadap 4 orang tenaga kesehatan (nakes) RSUD Djasamen Saragih.

“Menurut saya, mereka (tenaga kesehatan) tidak dapat ditersangkakan. Karena menurut saya di sini tidak ada pelanggaran. Dan kalau pun ada pelanggaran bukan penistaan agama. Mungkin pelanggaran kode etik yang sanksinya berupa teguran, pembinaan atau sejenisnya. Pasalnya penistaan agama ini saya pikir terlalu dipaksakan,” kata Lamsiang menanggapi perkara yang merundung 4 orang nakes yang kini dijadikan tersangka dan tahanan kota.

Sebagaimana diketahui 4 orang nakes RSUD Djasamen Saragih ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya dijerat kasus penistaan agama usai memandikan jenazah seorang wanita di ruang forensik Rumah Sakit (RS) plat merah milik Pemko Siantar itu pada 20 September 2020 lalu.

Menurut Lamsiang, kronologi kejadian sudah jelas ada kondisi emergency (darurat) setelah almarhumah meninggal dunia karena Covid-19 telah diberitahu kepada suaminya, jika tidak ada nakes perempuan untuk memandikan jenazah.

“Kepada suami almarhumah diminta untuk mencari orang yang bisa memandikan jenazah perempuan namun tidak ada. Kemudian suaminya membuat surat pernyataan, bahwa terhadap istri bersedia dimandikan oleh nakes yang ada, tetapi entah mengapa kemudian dia keberatan dan melapor,” ujar Lamsiang.

Dia menuturkan, seharusnya di tingkat Kepolisian perkara ini juga harus dihentikan. Namun kondisinya saat ini perkara telah P21 atau lengkap, sehingga Lamsiang meminta agar pihak Kejaksaan menghentikan penuntutan.

“Dalam istilah hukum di sebut Deeponering, dimana terhadap perkara yang sudah P21 dihentikan penuntutannya dan menerbitkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan). Dengan kata lain tidak semua perkara yang sudah P21 harus dilanjutkan ke penuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak mengesampingkan perkara demi kepentingan umum,” tukasnya.

Lamsiang menuturkan, hal ini pernah terjadi saat kasus dugaan suap dan pemerasan oleh Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah atau lebih sering disebut sebagai kasus Bibit- Chandra, dimana perkaranya dihentikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kepentingan umum dalam hal ini apa? Bahwa saat ini nakes sangat dibutuhkan pada saat pandemi Covid-19. Disitu jelas uraiannya tidak ada nakes lain khususnya perempuan. Jadi ini sifatnya emergency. Untuk itu, ini yang harus menjadi catatan,” paparnya.

Di sisi lain Kapolri yang baru, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo juga mencanangkan adanya restoratif justice, yaitu penanganan perkara tidak semata mata mengajukan ke Penuntut Umum, tetapi mengupayakan penyelesaian dengan mengutamakan keadilaan restoratif.

Di Sumatera Utara, hal ini pernah dilakukan dalam perkara penghinaan terhadap Bupati Pakpak Bharat, dimana perkaranya sudah P21, namun dihentikan penuntutannya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Dalam hal ini Lamsiang Sitompul menjadi Kuasa Hukum yang mendampingi tersangka. Sekali lagi, hukum jangan tunduk di bawah tekanan massa.

“Dalam hal ini sangat terlihat, karena adanya tekanan massa sehingga perkaranya menjadi maju. Saya berharap, agar aparat hukum jangan mau tunduk di bawah tekanan massa. Kita minta perkara ini dihentikan penuntutannya karena jelas alasannya demi kepentingan umum,” tegasnya.

Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai Lex Generalis (Hukum Umum) pasal 14 huruf H menyatakan, Penuntut Umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum.

Kemudian pengaturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lex specialis (hukum khusus). Pasal 35 huruf C, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pada penjelasan ketentuan Pasal 35 C disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Lamsiang menuturkan, membaca pasal tentang penistaan agama sesuai pasal 1 UU Nomor :1/PNPS/1965 menyatakan: ‘Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu’.

“Jika kita kaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh para nakes itu sangat tidak memenuhi unsur dari pasal tersebut. Demi tegaknya hukum dan keadilan, perkara ini harus dihentikan penuntutannya. Apakah lebih penting memenjarakan para nakes daripada mengharapkan masih ada nakes lain yang menangani pemulasaraan jenazah,” papar Lamsiang.

Dia menuturkan, kalau ini terjadi maka nakes tenaga kesehatan yang memandikan jenazah di RSUD Djasamen Saragih tidak ada lagi. “Lalu akan diapakan jenazah di RS itu. Keadilan seperti apakah yang terjadi. Kalau sampai para nakes dihukum, itu merupakan kemunduran dari peradaban manusia,” sebutnya mengakhiri. (Tua)