Ini Penyebab Budi Utari Siregar Laporkan Hefriansyah ke Poldasu

Wali Kota Siantar, Hefriansyah dan Sekda non aktif, Budi Utari (Ist)

Siantar, Lintangnews.com | Walaupun putusan Mahkamah Agung (MA) tidak dipatuhi Wali Kota Siantar, Hefriansyah dan justru mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Budi Utari Siregar tampaknya tetap mencari keadilan.

Beberapa waktu lalu, Budi Utari melaporkan Hefriansyah ke Polda Sumatera Utara (Poldasu) tertanggal 5 Agustus 2021.

Dari informasi yang diperoleh, Budi Utari melaporkan peristiwa pidana Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 216 KUHPidana.

Surat Tanda Terima Laporan Polisi, no STTLP/B/1257/VIII/2021/SPKT/Poldasu itu ditandatangani oleh Saiful selaku Kepala Siaga Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Budi Utari saat dikonfirmasi mengakui tentang adanya laporan pengaduan dirinya ke Poldasu dengan terlapor Hefriansyah. “Saya sudah membuat pengaduan pada bulan yang lalu,” tutur Sekretaris Daerah (Sekda)  Pemko Siantar non aktif ini, Jumat (3/9/2021).

Sebelumnya, Hefriansyah terkesan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA), putusan Nomor : 1 K/TUN/2021 antara dirinya sebagai Wali Kota melawan Budi Utari .

Dalam pokok perkara putusan ini, MA menyampaikan sejumlah poin yakni: Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Kedua, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Wali Kota Siantar Nomor : 800/619/XI/WK-THN 2019 tanggal 11 November 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Siantar atas nama Budi Utari.

Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tergugat Nomor : 800/619/XI/WK-THN 2019 tanggal 11 November 2019 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Siantar atas nama Budi Utari.

Terakhir, menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

Irfan Fachruddin selaku Ketua Majelis menyampaikan, penjatuhan hukuman disiplin terhadap jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Gubernur, sehingga tergugat (Wali Kota) tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa. (Elisbet)