Ini Sejumlah Pelanggaran Wali Kota Siantar dan Dinilai Layak Dimakzulkan

Hefriansyah selaku Wali Kota Siantar.

Siantar, Lintangnews.com | Dinilai telah melakukan penistaan berulang-ulang kepada etnis Simalungun dan pelanggaran undang-undang, serta sumpah jabatan, Wali Kota Siantar, Hefriansyah dinilai layak dimakzulkan.

Menyikapi hal ini, Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI) yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat Etnis Simalungun sebagai pemilik Tanah Leluluhur atau ‘Sipukkah Huta’ Kota Siantar bermohon kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan DPRD Siantar untuk memberhentikan atau memakzulkan Hefriansyah dari jabatan sebagai Wali Kota.

Ketua KNPSI Jan Wiserdo Saragih mengutarakan ini memulai surat per tanggal hari Kamis (5/12/2019) telah melayangkan surat ke sejumlah pihak, mulai dari Presiden sampai ke DPRD Siantar.

Didampingi Sekjen KNPSI, Juliaman Purba, Jan Wiserdo menyampaikan pelanggaran Undang-Undang (UU) dan sumpah jabatan yang dilakukan Hefiansyah. Yakni pada tanggal 25 April 2018 DPRD Siantar telah pernah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket atas dugaan penistaan atas etnis Simalungun yang dilakukan Hefriansyah.

“Dalam kesimpulan Pansus Hak Angket DPRD Siantar atas dugaan penistaan terhadap etnis Simalungun telah memutuskan agar Hefriansyah dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatan sebagai Wali Kota,” sebutnya.

Sambungnya, Pansus Hak Angket DPRD Siantar menyimpulkan, telah ditemukan pelanggaran yang dilakukan Hefriansyah terhadap sejumlah peraturan yakni UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pelanggaran KUHPidana yaitu pasal 157 dan pasal 310 ayat 2, tidak melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta PP Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dijelaskannya, pasca kesimpulan Pansus Hak Angket DPRD tersebut, Hefriansyah kembali melakukan penistaan kepada etnis Simalungun yakni, tertanggal 8 November 2018 saat memberikan cinderamata kepada pejabat PLN dengan kain Ulos dari daerah lain dan bukan Hiou Simalungun.

Selain itu, memindahkan pembangunan Tugu Sangnaualuh dari Jalan Sangnaualuh ke Lapangan Merdeka di Jalan Merdeka. Padahal sebelumnya telah dilakukan peletakan batu pertama dan penetapan lokasi berdasarkan kajian dan hasil seminar.

Bahkan telah disepakati dengan seluruh tokoh-tokoh besar Simalungun seperti Bungaran Saragih (mantan Menteri Pertanian), Irjen Pol Wagner Damanik, Sarmedi Purba, ahli waris Sangnaualuh, Ihutan Bolon Damanik dan tokoh Simalungun lainnya.

“Tanggal 10 November 2018, Hefriansyah memindahkan lagi lokasi pembangunan Tugu Sangnaualuh dari Lapangan Merdeka Jalan Merdeka ke Lapangan Adam Malik, dengan melakukan peletakan batu pertama. Padahal penempatan sebelumnya di Jalan Merdeka sudah berdasarkan kajian Ilmiah dari ahli Universitas Sumatera Utara (USU). Termasuk kesepakatan dengan ahli waris, Yayasan Sangnaualuh, Ihutan Bolon Damanik dan tokoh besar etnis Simalungun seperti Bungaran Saragih, Irjen Pol Wagner Damanik, Sarmedi Purba dan sejumlah tokoh lainnya,” ujar Jan Wiserdo.

Sayangnya, sambung Jan Wiserdo, pada tanggal 7 Desember 2018, Hefriansyah justru menghentikan pembangunan Tugu Sangnaualuh yang sedang berlangsung saat itu.

“Kebijakan memindah-mindahkan lokasi pembangunan Tugu Sangnaualuh dan akhirnya menghentikannya bagi kami adalah bentuk penistaan yang luar biasa. Kebijakan memindahkan dan menghentikan pembangunan Tugu Sangnaualuh adalah pelecehan kepada tokoh besar Simalungun, Partuha Maujana Simalungun (PMS), ahli waris Sangnaualuh, Ihutan Bolon Damanik dan seluruh masyarakat etnis Simalungun,” katanya.

Mewakili etnis Simalungun, KNPSI meminta kepada DPRD Siantar untuk membentuk Pansus pemakzulan Hefriansyah sebagai Wali Kota.

Dengan pertimbangan antara lain, pertama Hefriansyah bukan menyadari dan memperbaiki kesalahan kepada etnis Simalungun, akan tetapi justru kembali melakukan penistaan.

Kedua, telah ada bukti, pendapat para ahli, studi banding dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan ahli, sehingga akan lebih mudah bagi DPRD Siantar untuk memproses pemakzulan Hefriansyah dengan membentuk Pansus.

Dalam pembentukan Pansus nantinya, KNPSI mengusulkan dengan membuat nama ‘Panitia Angket DPRD Siantar dalam Pembahasan Terhadap Dugaan Penistaan terhadap Etnis Simalungun dan Pelanggaran Undang-Undang dan KUHPidana yakni, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 40 Tahun 2008, PP Nomor 16 Tahun 2016 dan Pelanggaran Sumpah Jabatan Kepala Daerah oleh Hefriansyah Wali Kota Siantar masa bhakti 2016- 2021. Atau judul lain sesuai keputusan DPRD Siantar.

“Untuk menciptakan kekondusifan, mengingat tinggi dan besarnya amarah etnis Simalungun saat ini atas adanya penistaan yang berulang dan adanya penggagalan Hak Angket oleh oknum DPRD Siantar sebelumnya, sehingga kami harapkan agar DPRD yang baru dapat mengabulkan tuntutan ini,” pungkasnya.

Jan Wiserdo menambahkan, surat ini ditembuskan kepada Presidium PMS, seluruh Ormas dan Organisasi etnis Simalungun, perkumpulan organisasi marga-marga Simalungun, tokoh-tokoh Simalungun dan masyarakat etnis Simalungun. (Elisbet)