Kasi Intel Sarankan PPK Proyek RSUD Rondahaim Blacklist CV Shalsabillah Utari

Kasi Intelijen Kejari Simalungun, Robinson Sihombing.

Simalungun, Lintangnews.com | Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun, Robinson Sihombing, Selasa (14/5/2019) menyarankan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek di RSUD Tuan Rondahaim, Agus Situmorang agar memblacklist CV Shalsabilla Utari.

Ini karena CV Shalsabillah Utari pimpinan Leo Barita Manurung beralamat kantor di Kabupaten Batubara itu tidak mampu merampungkan proyek pembangunan pagar beton RSUD Rondahaim Raya Kecamatan Raya.

Diketahui pembangunan pagar RSUD Rondahaim dikerjakan CV Shalsabillah Utari, dengan nomor kontrak 03.2/PPK.AS.Tender-APBD/DPUPR-2018 dan nilainya sebesar Rp 1.874.856.586.

Tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 30 Agustus 2018, dengan masa pelaksanaan 110 hari kalender. Sementara sumber dana pembangunan pagar RSUD Rondahaim itu dari APBD Simalungun Tahun Anggaran (TA) 2018.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara telah memberikan perpanjangan masa kerja selama 90 hari terhitung bulan Desember 2018 tahun lalu. Tapi tak kunjung dirampungkan, karena pelaksana tidak memiliki modal.

“Belum ditagih dendanya. Masih ada hubungan kontrak. Makanya ya kalau begitu, PPK harus mengambil sikap. Ya ada aturannya dalam kontrak. Langkah-langkah apa yang ada disitu harus dilaksanakan,” ucap Robinson.

Menurut orang nomor 2 di Kejari Simalungun ini, justru karena sudah ada langkah-langkah, maka pihak Kejari Simalungun meminta klarifikasi dari kedua belah pihak (Pemkab Simalungun dan CV Shalsabillah Utari)

Disinggung  hasil dari klarifikasi yang sudah dilakukan terhadap CV Shalsabillah Utari atas proyek pembangunan pagar RSUD Rondahaim, Robinson menjawab, PPK harusnya mengambil sikap.

“Sederhana saja. Kan sudah dibayar 50 persen. Dan dikerjakan pun baru 50 persen. Makanya kita bilang sama PPK, ambil sikapmu. Pekerjaan itu jangan bertele-tele. Putus kontraknya,” saran Robinson.

Menurutnya, itu lah klarifikasi yang telah mereka lakukan, sehingga ada solusi sesuatu yang terkendala. “Solusi yang tepatnya, harus putus kontrak. Dan itu sudah kita sarankan kepada PPK proyek,” paparnya. (zai)