Kasus 4 Nakes RSUD Djasamen Saragih Dihentikan, Kuasa Hukum Pelapor Menempuh Pra Peradilan

Kuasa Hukum pelapor saat melakukan konferensi pers di kantornya. 

Siantar, Lintangnews.com | Kuasa hukum pelapor, Fauzi Munthe mempertanyakan dasar hukum menjadi acuan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Siantar, Agustinus Wijono menghentikan penuntutan terhadap para tersangka atas pasal 156 huruf (a) KUHPidana.

Efi Risa Junita didampingi Muslimin Akbar dan Johannes Juntar Lumbangaol, Kamis (25/2/2021) menyampaikan, apabila Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau pihak Kejaksaan merasa perkara itu masih kurang bukti atau belum cukup bukti, seharusnya tindakan yang diambil adalah mengembalikan berkas perkara pada penyidik atau P-19, beserta dengan petunjuk agar melengkapi petunjuk dari jaksa penuntut, bukan menghentikan penuntutan.

“Tindakan yang sampai saat ini belum kami temukan dasar hukumnya, maka tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanah Haq akan mengambil tindakan untuk melakukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Siantar, setelah secara resmi menerima Surat Penghentian Penuntutan (SP-2),” sebut Efi.

Menurutnya, tidak ada alasan kuat memberhentikan perkara ini karena sudah tahap P-21 atau sudah lengkap, maupun cukup bukti untuk dilanjutkan ke proses persidangan.

“Kami ingin mengetahui secara transparan maksud dari kurang bukti seperti yang disampaikan Kajari Siantar,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kajari, Agustinus Wijono Dososeputro menyampaikan, unsur penistaan agama dipersangkakan pada 4 orang tenaga kesehatan (nakes) yaitu pasal 156a jo pasal 55 Undang-Undang (UU) tentang Penistaan Agama dinilai tidak terbukti.

Ia pun mengaku, ada kekeliruan penelitian yang dilakukan jaksa dalam meneliti berkas yang sempat dinyatakan P-21 itu. Dalam hal ini 4 nakes dibebaskan pihak Kejari Siantar.

Agustinus menegaskan, pidana penghinaan di muka umum maupun niatan permusuhan tidak memenuhi unsur diterpakan kepada keempat orang terdakwa.

“Perbuatan keempat nakes saat itu hanyalah untuk melakukan pemulasaran di masa pandemi Covid-19,” tutupnya.

Kajari menambahkan, keputusan menerbitkan SKP2 tidak dilandasi unsur tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. (Elisbet)